TPI Mabel Polri Monev Satwil Ruangan MPP di Kabupaten Probolinggo

Kombes Pol Meilina D. Irianti dari mabes Polri kunjungi MPP Probolinggo.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Probolinggo, Bhirawa
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo merupakan kantor berlangsungnya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan barang, jasa dan layanan administrasi. Seluruh kegiatan pelayanan seperti perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tersedia dalam MPP Kabupaten Probolinggo.

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satwil oleh TPI (Tim Penilai Internal) Mabes Polri mengunjungi MPP Kabupaten Probolinggo. Kunjungan tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Meilina D. Irianti. SH Kabagsisinfolap Ro RBP Srena Polri ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelayanan terutama dukungan kepolisian terhadap layanan publik yang ada di MPP Kabupaten Probolinggo mulai dari layanan perpanjangan SIM, SKCK dan surat keterangan kehilangan.

Kedatangan Kombes Pol Meilina D. Irianti bersama tim tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Mochamad Heru Santoso mewakili Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani.

Usai melihat kondisi ruangan pelayanan kepolisian di MPP Kabupaten Probolinggo, Kombes Pol Meilina D Irianti menjelaskan bahwa tujuan kunjungan di MPP Kabupaten Probolinggo ingin mengetahui secara langsung rencana kesiapan memberikan pelayanan masyarakat, secara khusus internal kepolisian terhadap kesiapan pelayanan yang diintegrasikan di MPP Kabupaten Probolinggo.

“Ini merupakan hal yang surprice terhadap kesediaan ruangan pelayanan di MPP Kabupaten Probolinggo dan sebagai wujud kesiapan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Ruangan pelayanan yang kami survey di MPP Kabupaten Probolinggo luar biasa. Ruangan tersebut seperti sarpras di Polres Probolinggo. Tentunya masih memerlukan waktu, bahwasannya alat-alat pendukung yang diperlukan harus spesifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Polantas agar supaya connect,” katanya Kamis (22/10) malam usai sidak.

Menurut Kombes Pol Meilina D Irianti, setiap orang harus memiliki ijin. Salah satunya adalah memiliki ijin kepolisian dianggap memiliki kompetensi seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dengan demikian mereka mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam mengendarai kendaraan, sehingga dapat memberikan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang terpenting adalah kesadaran pribadi yang nomor satu dan yang kedua adalah kepatuhan.

“Kami merasa kagum dan merasa surprice dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo dan ini yang pertama kalinya. Kantor ini adalah bukan Mal Pelayanan Publik murni, tetapi menurut kami adalah DPMPTSP plus plus plus. Artinya memberikan pelayanan internal dinas ditambah dengan pelayanan instansi vertikal secara terbukti diintegrasikan,” tuturnya.

Selama ini Pemkab Probolinggo berkomitmen memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat secara mudah, cepat dan efisien. Salah satunya adalah Kantor UKK Kabupaten Probolinggo yang telah resmi dibuka pada bulan Nopember 2019. Dimana kantor ini berada dalam satu lokasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Selama 3 (tiga) bulan berdiri telah mampu memberikan pelayanan yang baik dalam keimigrasian hingga mencapai 1600 orang. Hal inilah yang kemudian menempatkan UKK Kabupaten Probolinggo dinobatkan sebagai UKK terbaik se-Indonesia, ungkap Bupati Tantri.

Bupati Probolinggo Tantri menyampaikan begitu besar apresiasi bagi pelayan masyarakat yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bentuk apresiasi ini sebagai wujud atas kerja keras UKK Kabupaten Probolinggo yang bersinergi dengan Pemkab Probolinggo. Sehingga UKK ini dinobatkan sebagai UKK pelayanan terbaik se-Indonesia, meskipun usia berdirinya baru seumur jagung.

“Saya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada jajaran Kantor Imigrasi Malang yang memberikan support yang luar biasa bagi Pemkab Probolinggo, sehingga UKK Kabupaten Probolinggo yang bisa direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat ini (tiga bulan) mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kabar yang menggembirakan, 1600 paspor pada kurun waktu tiga bulan ini dapat terlayani dengan baik di UKK Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Bupati Tantri, pihaknya beserta pejabat OPD Pemkab Probolinggo akan terus mendorong dan menjadi kewajiban bagi siapapun yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui inovasi dan kreatifitas akan mendapat support. Ini menjadi tujuan dan penekanan bagi OPD terhadap inovasi dengan terus menjeput bola, pro aktif datang dan hadir di masyarakat.

“Ini merupakan sebuah komitmen bersama Bupati dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan fasilitas dan siap menghibahkan lahan yang dilanjutkan dengan pengawalan kepengurusannya hingga selesai. Tentunya Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan mengawal proses kepengurusan lahan untuk Kantor Keimigrasian kelas III di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.(Wap)

Tags: