Imam Suryono
Kota Batu, Bhirawa
Menjelang tahun baru 2016, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu mulai mempertanyakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang tak kunjung cair. Mereka berharap TPP sudah bisa segera diterima sebelum berganti tahun anggaran. Karena banyak kebutuhan keluarga yang harus mereka penuhi pada saat pergantian tahun tersebut.
“Kita berharap TPP bisa segera turun dan akan diberikan pada tahun ini. Saat ini sudah melewati pertengahan bulan Desember, namun TPP
masih belum cair,” keluh salah seorang PNS yang tak mau namanya dipublikasikan, Kamis (17/12) kemarin.
Menanggapi kegalauan sejumlah PNS ini, Kabag Organisasi Setda Kota Batu Imam Suryono memastikan bahwa TPP akan cair pada bulan Desember ini. Jadi ia berharap agar para PNS tidak resah dan tidak khawatir jika TPP tidak akan diberikan di tahun ini.
“Perwali tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan sudah ditandatangani oleh Walikota. Jadi tidak lama lagi akan bisa dicairkan dan diterima
PNS,” ujar Imam Suryono memberikan kepastian, Kamis (17/12).
Pihaknyapun telah mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk
mengeluarkan hasil finger print (absensi elektronik). Hasil absensi berupa finger print ini, kata Imam, kemarin sudah diberikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Absensi para PNS yang dikeluarkan oleh BKD inilah yang akan dijadikan patokan untuk mencairkan TPP masing-masing PNS. Imam Suryono memastikan, pekan depan dana TPP masing-masing PNS akan bisa diberikan kepada para PNS. Besaran nominal yang didapatkan antara Rp 240 ribu hingga Rp 3 juta, disesuaikan dengan kinerja, kelas jabatan, dan bobot jabatan masing-masing PNS.
Ketika disinggung mengenai hasil finger print yang dikeluhkan oleh PNS, Imam Suryono mengatakan hal tersebut adalah kewenangan BKD untuk mengevaluasi.
“Kalau memang finger print tidak sesuai dengan fakta yang ada, SKPD bisa mengirimkan surat kepada BKD agar dilakukan penyesuaian,” terang Imam. Informasi yang diperoleh Bhirawa, ada sejumlah PNS yang mengeluhkan hasil dari finger print. Karena tidak bisa menjadikan patokan pasti
kinerja PNS secara seratus persen.
Maksudnya, seorang PNS yang sering nglembur di kantor, terkadang malah tingkat kehadirannya berdasarkan finger print jelek. Juga seorang PNS yang sedang dinas luar, sering kali tidak tercatat dalam finger print, hingga dianggap lost absen seperti seorang PNS yang bolos.
“Kalau memang ada PNS yang tidak bisa absensi melalui finger print, kita telah meminta kepada masing-masing SKPD untuk membuat surat kepada BKD. Isinya menerangkan adanya absensi dari beberapa PNS yang tidak masuk melalui finger print,”pungkas Imam. [nas]
