Banyuwangi, Bhirawa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far mengapresiasi upaya Pemerintah Banyuwangi dalam mendorong transparansi penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis online di pemerintahan desa. Langkah ini, kata dia, selaras dengan misi kementerian yang akan meluncurkan sistem desa online pada 2015.
“Rencananya ada 5.000 desa dan kami prioritaskan di luar Jawa. Karena desa-desa di Jawa sudah maju. Kalau Bupati Banyuwangi sudah melangkah, ini bagus,” kata Menteri Marwan di sela-sela soft launching sistem e-Village Budgeting di Banyuwangi, Minggu (7/12).
Ia mengawali soft launching dengan mengklik login pada laman web Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari. Marwan telah merancang membuat ruangan khusus di kementerian untuk memonitor lebih detil pola penganggaran keuangan di setiap pemerintahan desa yang telah mengaplikasikan laporan pembukuan online. Sistem ini bakal menyoroti transparansi anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran. “Zamannya online, tentu kami memodernisasi sistem dan ada pendampingan. Bahkan kami akan tahu siapa nama kades, sekdes dan bendahara desanya,” ia melanjutkan.
Dalam tempo dua minggu ke depan, ia berharap penyusunan formulasi dan mekanisme yang tepat dalam rangka mengimplementasikan sistem online tersebut telah rampung. Jika beres, Menteri Marwan ingin mulai awal 2015 sistem penganggaran online bisa dikerjakan oleh 5.000 desa sasaran. Kementerian telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.
“Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil 7 desa sebagai pilot project, sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya, nanti kami masukkan dalam APBN Perubahan 2015,” ujarnya.
Perihal anggaran yang dibutuhkan, ia berusaha menekan semurah mungkin dengan melibatkan perguruan tinggi atau swasta lain. Menteri Marwan mengakui butuh duit luar biasa besar untuk mengimplementasikan pola penganggaran online tersebut. “Kami tekanlah. Berapa anggarannya? Nanti karena masih revisi anggaran,” Marwan menambahkan.
Siasat ini seiring rencana kucuran dana APBN 2015 sebesar Rp 1,4 miliar di setiap desa secara bertahap. Menurut dia, belum semua desa mendapat kucuran APBN karena cuma dianggarkan Rp 9,2 triliun pada 2015 menyesuaikan anggaran lama yang diketok mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Untuk pendampingan digunakan tenaga lama sambil menyusun RPJMDes. Kami monitor evaluasinya dengan mekanisme peraturan yang benar,” katanya.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menuturkan e-Village Budgeting salah satu contoh improvisasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Ia mencontohkan saban tahun rata-rata ada 12 ribuan titik sasaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Banyuwangi. Lewat sistem online ini, Bupati Anas berharap pengawasan titik sasaran lebih mudah sekaligus menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dan kabupaten. “Desa ke depan menjadi beranda depan pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Anas.
Adapun Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo, mengatakan sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau. Progam efektif dikerjakan mulai awal 2015 yang menyasar 189 desa se-Banyuwangi. “Pencairan anggaran bisa tiap semester atau triwulan, kalau proyek belum tuntas tidak bisa dicairkan. Bisa mengantisipasi penyimpangan anggaran,” ujarnya.
Persoalannya, meski semua desa terkaver jaringan internet, namun dinilai belum optimal karena keterbatasan bandwidth. “Insyallah dengan penambahan bandwidth pada 2015, progam ini bisa berjalan lancar,” kata Kabid Pemdes BPMPD Banyuwangi Ahmad Faishol. [nan]
Keterangan Foto : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far saat soft launching sistem e-Village Budgeting di Banyuwangi, Minggu (7/12).
