Transparency Centre Mengadu ke Kejaksaan

Romy Arizyanto

Romy Arizyanto

Kejati Jatim, Bhirawa
Dugaan penyalagunaan kewenanganyang terjadi di Bank Perkriditan Rakyat (BPR) milik Pemprov Jatim (Bank UMKM Jatim,red), atas pencairan kredit kepada Debitur yang berjumlah 233 orang dengan nilai Rp 5,82 miliar. LSM Transparency Centre (TC) mengadukan masalah tersebut ke Kejaksaan TInggi (Kejati) Jatim.
Budi selaku korlap aksi mengatakan, dirinya menindaklanjuti laporan pada 5 Desember 2013 lalu kepada Kejati Jatim. Dimana laporan itu tidak ada tanggapan dari pihak Kejaksaan. “Kedatangan kami ingin memastikan tindak lanjut dari laporan yang sudah kami serahkan pada Desember dan Januari lalu ke Kejaksaan,” ujarnya pada wartawan, Rabu (2/4).
Dijelaskannya, padahal dirinya sudah menyerahkan dua bukti, dengan harapan akan diusut oleh pihak Kejaksaan. Adapun dua bukti itu adalah pertama mengenai modus pencairan kredit terhadap 233 orang Debitur senilai Rp 5,82 miliar, kepada Lembaga Bimbingan SSC di Surabaya yang dikordinir oleh Raden Ade Kony Nugraha, sebagai Komisaris SSC.
lanjutnya, dari hal itu diketahui ada pengakuan beberapa debitur yang namanya termasuk dalam daftar pengajuan kredit, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman sebesar Rp 25 juta dari Bank BPR Jatim. Dan juga mereka tidak pernah sama sekali mengajukan kredit di Bank manapun.
Menurutnya, dari adanya surat pernyataan dari Komisaris SSC yang isinya “menyatahkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tunggakan angsuran dari 233 debitur di Bank BPR Jatim Surabaya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sampai kredit lunas”.
Budi menegaskan, Dari pernyataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ke 233 debitur tidak mengajukan kredit pada program Pinjaman Kredit KUSUMA. “Di sini muncul adanya dugaan kuat terjadinya pemalsuan dokumen dengan mencatut nama-nama orang lain untuk kepentingan kelompok tertentu. Surat terlampir itu merupakan bukti ke dua yang kami serahkan ke Kejaksaan,” urainya.
Sambungnya, dari data dan fakta itu, dugaan bahwa jajaran direksi juga mengetahui adanya penyalagunaan kewenangan, dan pemalsuan yang terjadi di Bank BPR milik Pemprov Jatim. terutama Direktur Utama Bank BPR UMKM Jatim cabang Surabaya yakni R Suroso dan Direktur Pemasaran Subawi.
“Kami ingin agar Kejaksaan mau membantu dalam pengusutan kasus ini. Dan berharap ada tindak lanjut dari laporan ke dua kami ini,” ungkap Budi.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, dari ratusan orang yang unras didepan Kejati, pihaknya meminta lima perwakilan dari TC untuk membicarakan masalah itu. Dari laporan itu, Romy mengaku kalau pihak pidsus Kejati akan memperlajari dokumen-dokumen dan bukti yang sudah diserahkan ke Jaksa pidsus.
“Kami akan memproses laporan dari TC. Kalau laporan itu masuk ke rana korupsi, jadi kewenangan kami untuk mengusut kasus itu sampai tuntas. Sedangkan kalau tidak masuk rana korupsi, maka Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan dalam proses penyelidikan nantinya,” pungkasnya. [bed]

Tags: