Oleh :
Novi Puji Lestari
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
Tinggal hitungan hari lagi umat muslim seantreo dunia dan tanah air akan memasuki bulan suci Ramadan. Seperti biasa, bulan ini biasanya akan diikuti oleh banyaknya permintaan pasar dalam berbagai bidang, baik pangan, busana dan pernik-pernik lainnya. Wajar adanya, jika pada akhirnya banyaknya permintaan itu dimainkan oleh pasar dengan hukum ekonominya. Artinya, banyaknya permintaan akan diikuti oleh tingginya nilai suatu barang yang akan dibeli dipasaran.
Melihat kenyataan yang demikian itu, sebagian pihak berpendapat kenaikan harga jelang bulan puasa adalah keadaan yang biasa karena berkaitan dengan tradisi acara Ruwahan. Ruwahan yang dalam bahasa Arab dilaksanakan pada bulan Syakban adalah tradisi selamatan yang dilaksanakan di rumah-rumah menjelang datang bulan suci Ramadan, guna mendoakan sanak famili yang telah meninggal dunia. Sudah pasti dalam tradisi ini tuan rumah menyediakan makanan bagi para tetangga yang diundang untuk selamatan sehingga permintaan melonjak dari biasanya.
Logika harga pasar
Kenyataan naiknya harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas pertanian yang selalu terjadi menjelang bulan Ramadhan, seakan telah menjadi kebiasaan atau tradisi buruk di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, namun masyarakat seolah-olah tidak berdaya. Hukum ekonomi “mengalahkan” keresahan itu: ketika permintaan barang meningkat dan ketersediaan barang tetap, maka harga barang cenderung naik. Demikianlah tren pasar memainkan harga.
Mungkinkah fenomena harga tersebut dijungkirbalikkan, seperti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Negara? Presiden meminta instansi pemerintah bersiap menyambut Ramadan dengan mengahadirkan penekanan penurunan harga pada tiga kebutuhan pokok, yakni beras, minyak goreng, dan daging terutama daging sapi.
Permintaan Presiden itu menyiratkan keberpihakan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Namun menata harga-harga di tengah permintaan yang tinggi tentu bukan persoalan ringan. Diperlukan penerapan kebijakan dan koordinasi di berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan barang. Artinya, jungkir balik harga itu sangat mungkin direalisasikan sepanjang terjadi pengawasan tepat.
Andil pemerintah dalam upaya untuk mengurai lebih jauh upaya dan langkah apa yang efektif untuk menekan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok pada setiap momentum perayaan nasional dan hari raya keagamaan seperti Ramadhan dan Lebaran, maupun untuk jangka panjang, pemerintah terkesan membiarkan gejolak pasar ini hingga terus terjadi, sehingga terkesan kurang menguarai persoalan mendasarnya dan cara untuk menekan harga sembako, justru yang ada terkesan membiarkan tren pasar dibiarkan menurut logika pasar.
Lonjakan harga di negeri ini dalam setiap jelang moment hari-hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan seakan tak termenejemen dengan baik. Kesan yang ada bahwa setiap ada deficit pangan spontan pemerintah mengambil sikap membuka keran perdagangan bebas seluas-luasnya dengan impor. Dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa berharap harga-harga kebutuhan masyarakat bisa terkendali. Meskipun terjadi kenaikan harga seharusnya dalam batasan yang wajar. Lalu bagaimana operasi pasar dan pasar murah yang selalu dijadikan pembenaran oleh pemerintah, sehingga tidak dikatakan tidak melakukan apa-apa?
Operasi pasar yang digelar oleh pemerintah tidak bisa menyelesaikan lonjakan harga bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selain terbatas beberapa komoditas saja, operasi pasar juga tidak bisa menjangkau seluruh pasar tradisional di daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga. Berapa banyak pasar tradisional di tiap daerah, tentunya tidak bisa terjangkau operasi pasar.
Jadi, apa pun langkah yang dianggap bisa menekan kenaikan harga ini dan antisipasi yang dilakukan, syaratnya infrastruktur harus dibenahi. Kalau tidak, maka masyarakat tidak bisa berharap masalah harga yang selama ini dikeluhkan dan membebani perekonomian rumah tangga ini bisa diatasi.
Program peningkatan produksi pertanian yang tengah digenjot oleh pemerintah perlu dilengkapi oleh sistem manajemen stok yang baik dan memanfaatkan teknologi pascapanen untuk hasil pertanian. Namun, hal ini tidak pernah digarap secara serius. Padahal, pemerintah sudah sangat mengerti dan memahami penerapan teknologi tersebut akan sangat membantu tidak hanya di kalangan petani, namun juga di masyarakat luas untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan mudah dan murah. Mulai sekarang, dan seterusnya besar harapan agar setiap menyambut Ramadan dan lebaran pemerintah bisa lebih mengamankan terciptanya iklim usaha pangan yang sehat dalam rangka stabilisasi harga sejumlah kebutuhan pokok tanah air. Singkat kata lonjakan harga terkendali dengan baik.
Andil pemerintah
Pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab tidak melaksanakan fungsi dan peran yang menjadi kewajibannya dalam menjaga harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kementerian Perdagangan selalu menyatakan stok pangan secara nasional mencukupi, namun di daerah belum tentu cukup semuanya, sehingga kenaikan harga terus terjadi. Pemerintah jangan memberikan alasan lonjakan harga yang terjadi setiap tahun ini semata-mata karena permintaan yang tinggi.
Lonjakan harga bahan kebutuhan masyarakat seperti saat ini hanya terjadi di Indonesia. Harus kita akui, ini memalukan dan pemerintah harus bisa mengambil sikap. Persoalan supply and demand biasa terjadi di negara mana pun, tetapi harga di pasar dalam negerinya bisa terjaga atau dikendalikan. Berikut sekiranya, langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam menstabilkan harga sembako jelang Ramadan dan lembara tahun ini.
Pertama, pemerintah memiliki daya untuk mengontrol harga saat melambung, misalnya dengan menggelar operasi pasar. Bank Indonesia mencatat adanya barang-barang yang menjadi pemicu inflasi seperti beras, daging ayam, daging sapi, cabai, dan minyak goreng. Kebutuhan barang strategis itu perlu diawasi ketersediaannya sejak menjelang Ramadan hingga usai Lebaran.
Kedua, pemerintah memiliki peran sentral untuk menjaga stok di pasaran agar tidak langka. Apabila produksi dalam negeri tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kebijakan impor bisa ditempuh untuk menjaga ketersediaan pasokan barang. Ketika stok aman, masalah distribusi sering menjadi kendala. Nah, penyaluran barang-barang dari instansi pengelola dan sentra-sentra produksi ke pasar penting dijamin agar tidak mengalami ketersendatan. Ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Sarana transportasi di Pulau Jawa bisa saja tidak menjadi persoalan, namun untuk pulau-pulau lain membutuhkan persiapan lebih terperinci.
Ketiga, pemerintah perlu mengedepankan faktor keamanan dan ketepatan waktu distribusi barang-barang tersebut penting mendapatkan kepastian. Faktor waktu dan komunikasi tak bisa dianggap remeh. Informasi yang simpang siur, katakanlah masalah isu bahan bakar habis, akan menimbulkan sentimen negatif di pasar dan memicu kenaikan harga.
Keempat, pemerintah tak kalah penting harus mempunyai kemampuan membaca arah gerak spekulan yang bergandeng tangan dengan aparatur negara. Kongkalikong menahan barang untuk penumpukan keuntungan pribadi harus diberantas. Tanpa pengawasan efektif, permintaan jungkir balik harga akan menjadi bahan komoditas politik yang merugikan pemerintah. Jangan justrul sebaliknya, pemerintah seakan tidak berdaya atau seperti menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Barangkali saja pemerintah memang melakukan pembiaran?
Melalui keempat point yang bisa dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan tersebut, memasuki bulan puasa Ramadan dan lembaran mendatang masalah dan kendala yang menjadi pemicu lonjakan harga sembilan bahan pokok (sembako) secara berulang setiap tahun sebenarnya bisa diantisipasi. Kita berharap Presiden tak cuma meminta penjungkirbalikan harga tanpa diikuti kebijakan para pembantunya. Masyarakat mengharapkan harga-harga turun saat Ramadan benar-benar terealisasi, bukan sekadar janji.
——————— *** ———————
