Trilogi Hakim, Hukum, dan Hikam

Oleh:
Faby Toriqirrama
Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya ; alumi Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang

Publik dikejutkan dengan tertangkapnya beberapa orang “ahlulbait” Pengadilan Negeri Tangerang. Tak hanya hakim, panitera bahkan penasihat hukum pun ikut tersangkut kailnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat diadakannya Operasi Tangkap Tangan (OTT).Untuk ke sekian kalinya, nama institusi peradilan tercemar.
Perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda depan, malah menjadi aktor kejahatan. Konsep “Trilogi Hakim, Hukum, dan Hikam”sepertinya belum terinternalisasi betul dalam pemahaman maupun dalam praktiknya. Atau sudah memahami tetapi manakala dihadapkan dengan tipuan materi, unsur manusiawinya membuncahmelebihi nurani. Sehingga wajar saja mereka terjerembab ke dalam pusara korupsi.
Hakim memang harus paham hukum. Tidak ada ceritanya hakim dungu dalam hal hukum, tetapi kalau mempermainkan hukum itu iya. Untuk menjadi hakim yang baik, perlu menerapkan ketiga konsep tersebut secara berurutan dan berkesinambungan. Hakim harus bermuara sampai ke derajat hikam.
Pertama, unsur hakim. Hakim haruslah sadar kalau dirinya hakim. Siapa itu hakim, apa itu hakim, dan bagaimana itu hakim. Hakim harus punya presisi pemahaman, kedalaman berpikir, kepekaan sosial, dan apresiasi nilai dan adat masyarakat. Hakim tidak boleh tidak mengerti kalau dia hakim. Maka selayaknya, hakim itu memiliki kesadaran di dalam jiwa, menandaskan ke dalam nurani, dan berbaiat kepada Tuhan besertaratusan juta rakyat di Indonesia bahwa ia adalah hakim.
Output dari tahap awal ini adalah terbentuknya kesadaran bahwa ketika sudah diangkat menjadi hakim oleh negara, maka ia tidak sama dengan manusia yang lain. Di samping ia adalah manusia, ia juga mengemban amanah khusus untuk menjalankan salah satu kewenangan Tuhan, yakni kewenangan mengadili manusia yang lain. Bahkan, hakim pada taraf tertentu juga dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat, yakni hukuman mati-suatu kewenangan memvonis yang selayaknya hanya Tuhan yang memegangnya.
Maka dari itu, hakim adalah superman that has superpower. Kuasa hakim dalam mengadili bahkan boleh dikatakan hampir bersanding dengan Tuhan. Jadi, sungguh tak wajar kalau ada fenomena hakim korupsi. Hakim seperti itu hakikatnya lebih rendah daripada masyarakat pada umumnya. Karena semakin mulia kapasitas seseorang, kalau ia melakukan hal yang hina maka ia sejatinya lebih hina daripada orang yang kapasitasnya pas-pasan.
Kedua, adalah unsur hukumnya. Hukum adalah pedoman bagi hakim dalam bertindak. Hukum menjadi bagian integral dengan jiwa dan raga hakim. Namun, meski demikian hakim tidak dibenarkan mengikuti hukum semata-mata dengan membutakan nuraninya. Persoalan hukum akan jadi sangat kering jika nurani hakim gelap gulita. Maka benar kalau adagium “labouchedelaloi” atau “hakim adalah corong undang-undang”-yang merupakan semboyan pengabdi legalistik-sudah tak dipakai lagi.
Hakim sepenuhnya merdeka menafsirkan hukum dengan berbagai teori penafsiran hukum, fenomena hukum adat/kebiasaan, dan nilai sosio-kultural yang dapat dipakai untuk membedah makna pasal dalam undang-undang. Tetapi yang harus ditonjolkan bukan kecerdasannya dan kreativitas mengualak-alik rumusan pasal sehingga memenuhi kaidah berpikir yang logis, tetapi sejauh mana soal intuisi tersebut mampu direalisasikan secara bbijaksan dalam setiap putusan atau penetapannya. Oleh karena itu, hukum tidak berhenti pada hukum. Hukum perlu perangkat berpikir utama untuk dapat menjelma menjadi suatu hal yang mendatangkan manfaat. Hukum bukan tujuan tetapi hukum adalah wasilah untuk mencapai tujuan hukum yang lebih dari sekadar rumusan kaidah.
Ketiga, adalah unsur hikam yang membuat konstelasi peradilan yang dipangku hakim menjadi bernilai di mata masyarakat. Hakim haruslah memiliki dan mengamalkan hikamnya. Hikam dalam bahasa Arab adalah jamak dari hikmah yang artinya wisdom atau kebijaksanaan. Hikam harus dijiwai oleh hakim supaya segala perbuatannya, baik ketika berada di meja sidang sampai halnya yang berada di luar persidangan. Maksudnya, perilaku hakim sebagai khalifah sekaligus pengemban wewenang Tuhan dalam mengadili manusia, juga harus mencerminkan sifat bijaksana di luar persidangan. Teknisnya, hakim selalu menaati kode etik profesinya.
Konseptrilogitersebut dapat dipadankan dengan adagium yang lazim di dalam dunia ilmu Mantiq, yaknial-insanuhayawannatiq yang penulis artikan “manusia adalah komposisi hewani yang memiliki daya berpikir”. Sebuah adagium yang terkenal di kalangan filsuf Islam. Hakim adalah al-insan-nya, hayawanadalah hukumnya, dan natiq adalah hikamnya.
Al-insan harus sadar kalau di dalam dirinnya ini ada unsur hayawan-nya. Tetapi ia tidak boleh berhenti pada hayawan meskipun pada hakikatnya tubuhnya memiliki dimensi biologis yang serupa dengan hewan. Begitupula hakim. Hakim adalah pengemban dari hukum. Hakim sendiri harus menaati hukum. Namun, terkadang hakim berhenti pada hukum saja tanpa mempertimbangan aspek yang lebih daripada itu. Hukum secara tekstual dapat dipermainkan, tetapi kebijaksanaan hakim akan melahirkan keadilan. Saat ini, aspek legal-formalnya hukum dikejar supaya tatanan logisnya terpenuhi, tetapi unsur keadilannya minim. Meski kepastian hukumnya terpenuhi, masyarakat pun bisa merasakan kalau putusan yang dihasilkan terkadang kontroversial. Oleh karenanya, manusia tidak boleh berhenti pada hewan, ia harus mendayagunakan natiq-nya. Begitu juga hakim tidak boleh berhenti pada hukum, ia harus mempergunakan kebijaksanaannya secara penuh. Pertajam nurani dan pendam nafsu untuk menyimpang.
Nyatanya, konsep tersebut berhenti pada konsep. Telah terbukti ada saja hakim yang tidak bijaksana di luar persidangan. Di dalam gedung kelihatannya tegas, wibawa, penuh kepandaian, tetapi itu semua hanya dialektika sandiwara. Yang pada akhirnya, geliat untuk menopengi diri sendiri akan berakhir pada jeruji besi.

———– *** ————-

Rate this article!
Tags: