Tujuh Bulan Dimutasi, Kini Harus Siap Dimerger

Sebanyak 65 SDN di Surabaya dalam waktu dekat akan dimerger. Sasaran merger adalah sekolah-sekolah yang kini berada pada satu komplek.

Sebanyak 65 SDN di Surabaya dalam waktu dekat akan dimerger. Sasaran merger adalah sekolah-sekolah yang kini berada pada satu komplek.

Surabaya, Bhirawa
Mutasi kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tujuh bulan lalu masih melekat jelas di ingatan mereka yang namanya termasuk di dalamnya. Kini, para kepala sekolah tersebut kembali harus bersiap-siap berpindah ke sekolah lain. Menjadi guru biasa atau kembali menjadi kepala sekolah, tak jelas.
Hal ini menawarkan sejumlah harapan, namun juga kecemasan di sekolah. Seperti diungkapkan Kepala SDN Rungkut Kidul III Surabaya Sutri Utami. Dia mengakui jika sekolahnya akan  menjadi salah satu di antara 65 SDN di Surabaya lainnya yang akan dimerger.  Padahal di sekolah tersebut, Sutri belum lama menjabat. Dia pindah dari SDN 4 Kedurus Surabaya setelah namanya tercantum dalam mutasi 52 kepala sekolah di Surabaya pada Agustus lalu.
“Sebenarnya kita juga baru menata-nata program-program di sekolah. Tapi sekarang sudah mau digabung. Nanti, setiap ganti kepala sekolah pasti ganti kebijakan,” tutur Sutri saat ditemui di SDN Rungkut Kidul III Surabaya, Rabu (18/3).
Sebagai kepala sekolah, Sutri mengaku harus legowo dengan keputusan Dindik Surabaya ini. “Kita tidak ada masalah kok,” tandasnya.
SDN Rungkut Kidul III rencananya akan menggabung ke SDN Rungkut Kidul I karena berdiri dalam satu komplek. Bahkan nyaris tak dapat dibedakan antara dua lembaga itu. Pintu masuk dan keluar di antara keduanya pun hanya ada satu. “Tidak tahu nanti siapa yang jadi kepala sekolah. Kita manut saja,” tutur dia.
Di sekolahnya terdapat 281 peserta didik. Dari kelas satu sampai enam, hanya ada lima ruang kelas. Sehingga, proses belajar mengajar dilakukan secara bergantian, pagi dan siang. Karena itu, dengan merger ini dia mengaku akan ada dampak positif, yakni efisiensi ruang. “Kalau jadi satu, ruang guru dan ruang kepala sekolah tidak perlu lagi. Perpustakaan juga tidak perlu karena sudah ada di sekolah yang digabung,” tutur dia.
Selain SDN Rungkut Kidul III, SDN Pacarkembang VII juga menjadi salah satu sasaran merger. Kepala SDN Pacarkembang III Sri Kuswati mengakui telah mendengar rencana tersebut. Bahkan juga sudah dipanggil Dindik Surabaya bersama kepala sekolah lain yang juga sekolahnya akan dimerger. Sayang, dia menolak untuk berkomentar banyak terkait penggabungan ini. “Pihak sekolah mengikuti saja,” tutur dia singkat lalu memutus sambungan telepon saat dihubungi Bhirawa.
Selain dua SDN tersebut, SDN Ngagelrejo VII, IX dan X Surabaya juga bakal mengalami nasib serupa. Ketiganya akan dimerger karena berada dalam satu komplek.
Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, merger ini merupakan program rutin dan dilakukan secara bertahap. Sasarannya memang untuk sekolah-sekolah SDN yang kini berada pada satu komplek. “Kita mergernya bertahap. Setelah ini mungkin nanti ada lagi,” tutur dia.
Ikhsan mengaku 65 lembaga yang akan masuk daftar sekolah merger ini juga belum final. Penetapan waktu merger juga masih belum ditentukan. “Kita berharap ada perampingan manajemen sekolah. Sekaligus menyatukan gedung sekolah dengan konsep vertikal agar halaman bermain bisa lebih luas,” pungkas Ikhsan.

Mutasi Massal Pemprov
Akhir Maret nanti para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim patut was-was menghadapi mutasi yang bakal digulirkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Sebab pada minggu akhir bulan ini, mantan Sekdaprov Jatim itu bakal merolling pejabat dengan menyesuaikan hasil assessment atau uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Tidak semua dimutasi, tapi rolling nanti memang menyesuaikan hasil dari assessment. Kan sudah ada rekomendasi-rekomendasinya seperti apa. Ada yang sangat otoriter sehingga rekomendasinya harus ikut diklat lagi,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ditemui sebelum berangkat melaksanakan umrah akhir pekan lalu.
Menurut dia, hasil assessment yang kini sudah berada di tangan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi ini bakal menjadi acuan utama penentuan jabatan. Jika dipersentasi penentuannya lebih dari 50 persen. Itu artinya jika hasil assessment yang telah diterima pejabat eselon II tersebut berada di bawah rata-rata, kemungkinan besar akan ikut dalam gerbong mutasi.
Berdasarkan hal itu, banyak yang meyakini mutasi massal kemungkinan besar bakal terjadi di lingkungan Pemprov Jatim. Gubernur ingin tidak ingin main-main dalam memilih pejabatnya, apalagi jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dan Gubernur telah menyatakan diri Jatim paling siap menghadapi pasar bebas negara-negara ASEAN tersebut.
“Pejabat yang menduduki jabatannya nanti harus sesuai kompetensinya dan memiliki leadership yang bagus. Rhenald Kasali (akademisi dan praktisi bisnis) telah melakukan skoring, 50 persen lebih misi organisasi bisa tercapai ditentukan leadership,” ungkapnya.
Meski proses assessment sudah berjalan baik, tapi menurut Soekarwo masih ada yang kurang. Yaitu, terkait rencana ke depan yang bakal dilakukan pejabat yang ikut tes harus dijelaskan. Jadi tidak hanya menguji kompetensinya saja.
“Apakah mereka (pejabat eselon II) memiliki rencana ke depan atau tidak. Mimpi atau inovasi mereka seperti apa setelah menduduki jabatan. Saya kira itu sangat penting. Tapi walaupun kurang, ternyata menjadi yang terbaik menurut Menpan dan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menjadi yang terbaik. Sekarang Assessment Center yang kita miliki ramai. Banyak instansi yang ingin melakukan assessment,” ungkapnya.
Terkait lelang jabatan nanti, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, masih belum bisa memastikan kapan lelang jabatan internal tersebut dilakukan. Alasannya, jika hanya mutasi sesama pejabat eselon II tidak perlu dilakukan lelang jabatan.
“Nanti setelah dilkukan mutasi dan ada jabatan yang kosong, baru dilakukan lelang jabatan. Tapi kemungkinan besar ada yang kosong, sebab ada tiga pejabat eselon II yang bulan ini dan bulan depan memasuki usia pensiun,” katanya.
Tiga pejabat yang dimaksud Pakde Karwo yaitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Harjogi, yang kini jabatannya sudah diisi Plt (Pelaksana Tugas) Asisten IV Sekdaprov Jatim Drs Sukardo MSi. Lalu Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi, MM dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Ratnadi Ismaon.
“Dalam lelang jabatan nanti pejabat eselon III langsung bisa menjadi eselon II A tanpa harus menjadi eselon II B dulu. Dulu prinsipnya hanya tata krama saja, sebelum jadi pejabat eselon II A duduk dulu di eselon II B. Sebab dulu saya dari Kasubdin langsung menjadi kepala dinas,” terangnya.
Terkait proses lelang jabatan ini, Pakde Karwo juga belum mengetahui begitu jauh. “Nanti silakan tanya ke Pak Akmal (Akmal Boedianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim). Sebab dalam lelang nanti harus ditentukan KASN (Komisi Aparat Sipil Negara),” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengaku, hingga sampai saat ini pihaknya belum mengetahui kapan Panitia Seleksi (Pansel) lelang turun persetujuannya dari KASN. “Kita masih menunggu persetujuan Panselnya dari KASN. Kalau belum ada persetujuan, ya Pansel tidak bisa menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Terkait siapa nama-nama yang bakal menjadi Pansel, mantan Sekretaris DPRD Jatim ini menolak untuk memberitahukannya. Alasannya masih menjadi rahasia karena belum ada kepastian persetujuan dari KASN. “Nanti kalau sudah turun persetujuannya baru bisa diumumkan nama-nama Panselnya,” tandasnya. [tam,iib]

Tags: