Pimpinan DPRD Nganjuk saat sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2017.(ristika/bhirawa)
Nganjuk, Bhirawa.
Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, dalam sidang paripurna lanjutan tahun 2016, yang berlangsung di ruang rapat DPRD. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumardi SH yang didampingi Ketua Puji Santoso dan dihadiri oleh Plt Sekda Agoes Subagija serta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sumardi dalam sambutannya mengatakan, Bupati Nganjuk telah menyampaikan Raperda APBD tahun 2017 pada tanggal 25 Nopember lalu, di hadapan anggota DPRD. Dikatakan, penyampaian tanggapan pokok-pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan dari Fraksi-Fraksi DPRD sangat penting dalam rangka menciptakan kesamaan pandangan dan pendapat demi kesempurnaan Raperda tentang APBD Tahun 2017.
“Untuk mensinkronkan kesempurnaan Raperda yang diajukan, maka perlu disampaikan pandangan umum yang dilakukan oleh fraksi-fraksi yang ada, untuk menyampaikan tanggapan, pokok – pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan untuk kesempurnaan terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2017,” kata Sumardi yang memimpin sidang.
Pada rapat sidang lanjutan paripurna ini ketujuh fraksi memberikan pandangan umumnya. Fraksi yang ada yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi HNPENAS, Fraksi PKB dan Fraksi Nasdem. Dimana ketujuh fraksi ini menyikapi Raperda APBD tahun 2017, tentunya mereka akan memberikan masukan dan usul serta pertanyaan yang perlu di jelaskan oleh pihak eksekutif.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, para juru bicara fraksi menyoroti struktur APBD tahun 2017 dalam kondisi perekonomian yang kurang menentu, baik nasional maupun tingkat global. Fraksi Partai Golkar, dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan, agar seluruh SKPD untuk bekerja keras dengan kondisi keuangan sekarang.
Sedangkan juru bicara Fraksi Gerindra menyarankan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta penggunaan anggaran menggunakan sistem pendekatan, efektif dan akuntabilitas sehingga anggaran yang diajukan dapat membiayai seluruh kegiatan yang sedang dilakukan.
Hal senada juga diungkapkan Fraksi PKB yang menyarankan agar dalam mengelola anggaran dapat dilakukan secara profesional, karena waktu kerja pada tahun 2017 sangatlah pendek, juru bicara Fraksi PKB menyarankan, agar pihak eksekutif lebih selektif dalam menggunakan anggaran, dan memprioritaskan belanja wajib dahulu.
Selanjutnya Fraksi HNPENAS dalam pandangan umumnya menanyakan permasalahan perbaikan sarana jalan serta masih maraknya tempat-tempat protitusi dan Fraksi Partai Nasdem menanggapi Raperda APBD tahun 2017, agar dalam impelementasinya pembelanjaan anggaran diarahkan kepada penggunaan anggaran sesuai realita yang ada. [ris,adv]
