Tujuh Fraksi Tidak Bacakan PU, Begini Tanggapan Ketua DPRD Pamekasan

Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman.

DPRD Pamekasan, Bhirawa
Tujuh Faksi di DPRD Kabupaten Pamekasan, tidak membacakan Pemandangan Umum (PU) atas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020. Sehingg membuat awak media bertanya-tanya. Apa Maksudnya ?

Ketujuh Fraksi melalui jurubicara menyerahkan langsung naskah PU kepada pimpinan rapat. Yaitu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Gabungan Madani (Golkat, PBB dan Perindo) dan Fraksi Gabungan Panas (PAN dan Nasdem)

Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman mengatakan, pemadangan umum barusan (diserahkan, Red) karena teman-teman eksekutif sudah dikirimi lebih dahulu. Jadi fale-fale sudah terkirim oleh Fraksi-fraksi dari ketujuh Fraksi itu.

“Kemudian, karena ini kewajiban harus diadakan rapat paripurna,” kata Fathorrahman, kepada awak media. Sidang paripurna, seyogya mendengarkan Pemadangan Umum Fraksi hadir Sekdakab Pamekasan, Totok Hartono, Forkopimda dan sejumlah Kepada OPD.

Mengenai catatan, Ketua dewan mengatakan, kalau yang saya sempat baca dimasing-masing fraksi, terkait pengelolaan keuangan dan PR (pekerjaan rumah) yang diberikan BPK kepada Pemkab di Tahun 2020.

“Jadi sangat tebal sekali PR, PR yang diberikan BPK kepada Pemkab dan itu sudah kita telusuri bersama. Temuan BPK sudah saya berikan kepada masing-masing Fraksi. Itu untuk dijadikan Pemandangan Umum. Mayoritas setiap Fraksi itu terkait temuan-temuan BPK kepada Pemkab,” jelasnya.

Fathorrahman, dari FPKB ini, perbaikan harus dilakukan Pemkab Pamekasan yaitu di bidang insfrastruktur. Ia maklum. Kalau sekarang ini, saya sendiri memaklumi, APBD kita sakit terkena dampak dari Covid 19 sehingga tidak leluasa semaksimal memberi pelayanan.

Karena pembangunan kepada masyarakat itu sangat tidak mencukupi dananya. Ia meminta, dari keuangan yang minim agar di tahun-tahun berikut pemkab bisa lebih maksimal lagi dalam pengelolaan dan asas manfaat kepada masyarakat.

“Jadi jangan asal membangun. Jangan asal mengusulkan program, kalau asas manfaat tidak jelas kepada masyarakat. Pemkab harus menerima kenyataan kalau misalnya nanti ketika rapat Panggar dan Timgar ada pencoretan dari Tim Panggar. Kalau asas manfaat itu tidak menyentuh kepada masyarakat langsung,” tegasnya.

Atensi khusus dari PU Fraksi, menutut Ketua dewan, soal pembangunan. Pembangunan insfrastruktur tahun ini bergeraknya stagnan tidak ada perkembangan yang cukup sinigfikan di kabupaten Pamekasan. “Ini karena semata-mata APBD kita sakit, itu semuanya untuk pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan keuangan dan asas manfaat dari pembangunan kabupaten Pamekasan benar-benar diperhatikan oleh eksekutif sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. [din]

Tags: