Deklarasi Satgas Anti Money Politics Pilkada Kota Surabaya di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Kamis (3/12). Pembentukan satgas ini untuk meminimalisir praktik politik uang jelang Pilkada (Pemilukada) Surabaya.
5.000 Satgas Telah Dikerahkan Pemuda Pancasila
Surabaya, Bhirawa
Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) membentuk Satgas Anti Money Politics (politik uang) menjelang Pilkada (Pemilukada) Surabaya 2015. Hal ini karena, pesta demokrasi di Surabaya pada 9 Desember rawan terjadi praktik politik uang. Tak hanya itu, seperti Pemilu sebelumnya juga banyak diketemukan kecurangan jual beli undangan bentuk form bentuk B1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terkait kecurangan tersebut, ratusan Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila dan Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya berkumpul dan melakukan deklarasi Satgas Anti Money Politics Pilkada Kota Surabaya, Kamis (3/12) di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur Jalan Jaksa Agung samping Balai Kota.
Sekretaris Umum MPC Kota Surabaya Andi Baso Suherman mensinyalir tujuh kecamatan di Surabaya rawan terjadinya money politics. Ketujuh kecamatan itu yakni Sawahan, Tambaksari, Semampir, Gubeng, Kenjeran, Bubutan, serta Kecamatan Wonokromo.
“Kenapa ketujuh kecamatan ini menjadi sorotan Satgas kami, karena jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap, red) sangat banyak. Secara teknis satgas tidak beda jauh dengan Pemilu sebelumnya, mulai dari Pilpres, Pilgub, serta Pilwali. Beberapa TPS sering melakukan kecurangan jual beli undangan ke TPS dalam bentuk form B1,” katanya seusai melantik 5.000 Satgas Anti Money Politics secara simbolik dengan pemberian rompi.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak kemungkinan terjadinya politik uang sangat terbuka lebar. Itu berdasarkan pengalaman pesta demokrasi yang berlangsung beberapa kali sebelumnya. “Baik pada saat Pilgub maupun Pilpres, money politics biasanya terjadi di kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk cukup besar,” ujar Andi Baso.
Andi Baso mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP untuk mengawasi segala pergerakan yang berpotensi terjadinya politik uang. Tidak hanya itu, PP juga menyediakan hadiah Rp 10 juta bagi anggotanya yang berhasil menangkap tangan pelaku money politics.
“Jika menemukan, kita akan tangkap dan serahkan kepada polisi agar ditindak sesuai hukum. Secara umum kita selalu berkoordinasi ke Polrestabes,” tegasnya.
Nantinya untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga satu Satgas Anti Money Politics. Baik itu yang memakai seragam resmi atau berpakaian biasa. “Politik uang biasanya terjadi dua atau tiga hari jelang pencoblosan. Pada saat rehat siang hari, juga rawan terjadi kecurangan yang dilakukan petugas di TPS. Mahar-mahar politik itu juga termasuk money politics. Kita semua sudah tahu penetapan paslon di Surabaya sangat penuh dramatikal yang sangat hebat,” ungkap dia.
Sementara itu Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya Haries Purwoko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 5.000 satgas untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Sebanyak 5.000 satgas itu nantinya akan disebar ke 3.936 TPS yang ada di Kota Surabaya.
“Kita telah berkomitmen untuk menciptakan Pilkada Surabaya yang bersih dan jujur. Makanya saya sangat mengapresiasi para kader yang mau ikut,” ujar Haries Purwoko.
Disinggung apakah pembentukan satgas ini memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan calon, dengan tegas Haries membantahnya. Menurutnya, pembentukan satgas murni untuk menyukseskan Pilkada 2015. Dia menegaskan, satgas ini bersifat independen dan tidak memihak ke salah satu pasangan calon.
“Kita akan awasi siapa yang memberi uang dan siapa yang menerimanya. Satgas ini independen dan tidak memihak ke salah satu paslon,” pungkasnya.
Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya Surin Wilangon juga mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP agar siap sigap mengawasi segala pergerakan yang berpotensi adanya money politics. “Jika menemukan pelaku pemberi dan penerima politik uang, segera tangkap dan serahkan ke polisi untuk ditindak sesuai hukum pidana yang berlaku. Pemuda Pancasila hanya satu komando, sesuai arahan ketua,” tambahnya.
Koordinator Satgas Anti Money Politics Noerdin L Top mensinyalir paslon petahana akan menggunakan cara singkat untuk menang di Pilkada 9 Desember besok. “Secara massif dan terstruktur menggunakan aparatur Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkannya. Ini yang perlu diwaspadai,” jelasnya. [geh]
