Foto: ilustrasi
Gubernur Sebut Pembangunan Masih Belum Diputuskan
Tulungagung, Bhirawa
Pembangunan bandara yang disebut-sebut dialihkan ke Kabupaten Trenggalek, tidak membuat Pemkab Tulungagung kecewa. Mereka tetap mendukung apa pun kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi mengungkapkan dapat memahami kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal penempatan bandara yang tidak lagi di wilayah Kabupaten Tulungagung. “Pemkab Tulungagung bersikap pasif dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (16/3).
Dia menjelaskan pembangunan bandara merupakan kebijakan pemerintah pusat. Bukan kebijakan Pemkab Tulungagung. Termasuk dengan penentuan lokasinya. “Kami manut saja,” katanya.
Ketika ditanya apakah sudah ada pemberitahuan atau surat resmi dari pemerintah pusat terkait pengalihan lokasi bandara ke Kabupaten Trenggalek, bupati yang mantan anggota DPRD Jatim ini mengatakan belum menerimanya. “Sampai saat ini pemberitahuan belum ada,” ujar Bupati Syahri Mulyo.
Seperti diberitakan sebelumnya, rapat terbatas Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri di Istana Negara Jakarta, Salasa (14/3) malam, memunculkan beberapa kebijakan baru. Salah satunya terkait rencana pembangunan bandara baru di Tulungagung batal dilaksanakan dan diproyeksikan dipindah ke Trenggalek.
Penyebabnya, PT Gudang Garam akan membangun bandara di Kediri, sehingga terlalu dekat ruang udaranya jika pembangunan bandara tetap dilakukan di Tulungagung.
Belakangan, rilis resmi dari Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim dikoreksi Gubernur Dr H Soekarwo. Menurut mantan Sekdaprov Jatim itu, hingga kini masih belum diputuskan lokasi pembangunan bandara di wilayah selatan Jatim bagian barat, apakah di Tulungagung, di Trenggalek atau di daerah lain.
“Saya ingin meluruskan pemberitaan soal bandara. Yang benar adalah, setelah rapat dengan Pak Presiden (Presiden RI Joko Widodo, red) belum ada keputusan pembangunan bandara itu batal dilakukan di Tulungagung dan dipindah ke Trenggalek. Semua masih belum diputuskan. Jadi belum tentu di Tulungagung dan belum tentu juga di Trenggalek,” kata Gubernur Soekarwo, Kamis (16/3).
Pakde Karwo, demikian panggilan karib Gubernur Jatim juga menjelaskan bahwa PT Gudang Garam akan membangun bandara di wilayah Kabupaten Kediri yang diproyeksikan untuk komersial. “Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privat perusahaan,” ujarnya.
Lahan maupun anggarannya telah dipersiapkan dan tanpa menggunakan dana anggaran APBD karena murni dari perusahaan. Di bandara tersebut, kata dia, akan dibangun landasan ancang sepanjang 2.300 meter yang cukup untuk digunakan pendaratan pesawat jenis airbus berpenumpang hingga 128-130 orang. Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu bahkan telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo di sela rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa (14/3).
“Pak Joko Widodo sudah memberi lampu hijau dan pembangunan bandara ini menjadi prioritas. Ke depan tim dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait turun ke lapangan sehingga bisa segera dioperasikan,” ucapnya.
Sementara itu, dibangunnya bandara di Kediri maka rencana pembangunan bandara perintis di Tulungagung menjadi terpengaruh kendati tim dari Kemenhub sudah pernah meneliti lokasi.
“Di sana masih belum siap karena ada yang belum selesai, terutama di masalah lahan. Jadi ke depan prioritasnya di Kediri dan diharapkan progresnya segera berjalan,” kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.
