Bupati Bojonegoro,Anna Mu’awanah saat memberikan kartu pedagang produktif secara simbolis.
Bojonegoro, Bhirawa
Kartu Pedagang Produktif (KPP) dilaunching Pemkab Bojonegoro sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro produktif. Kartu Pedagang Produktif (KPP), sesuai dengan Visi Misi serta janji politik Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat kampanye Pilkada lalu.
”Ini adalah realisasi janji politik kami kepada masyarakat Bojonegoro,” kata Bupati Bojonegoro, kemarin (16/1) di Pendopo Malowopati Bojonegoro.
Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha ultra mikro dan usaha mikro, guna menumbuhkan iklim usaha melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses kemitraan, pelayanan perizinan dan bantuan pengurusan sertifikasi produk halal serta fasilitasi hak paten bagi pedagang dikabupaten Bojonegoro.
Pemberian fasilitasi akses permodalan kepada pedagang yang memerlukan bantuan permodalan baik untuk memperkuat modal usaha atau untuk mengembangkan usaha.
“Besaran akses permodalan yang bisa diberikan kurang lebih Rp 25 juta, dengan besaran bunga yang sangat ringan. (0,5% per bulan),” ungkapnya.
Munculnya KPP ini juga tidak lepas dari semangat Bupati dan Wakil Bupati supaya visi misi serta janji politik kepada masyarakat Bojonegoro dapat terealisasi dengan baik. Karena dari pengamatan yang dilakukan selama ini, banyak pedagang yang mengeluhkan susahnya akses permodalan serta besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar.
“Ada salah satu pedagang menyampaikan keluh kesahnya ketika saya berinteraksi langsung dengan mereka, salah satunya bunga pinjaman dari sektor tertentu yang nilainya jika diakumulasi mencapai 30 % per tahun, tentu hal ini memberatkan pedagang, hal ini yang membuat kami harus berfikir bagaimana memberikan solusi tepat kepada para pedagang di Bojonegoro ini,” tandasnya.
Sementara, dari sisi mekanisme pelaksanaanya, Bupati menerangkan bahwa Pemkab Bojonegoro telah menggandeng Perusahaan Daerah yakni Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro untuk penyaluran akses permodalan bagi penerima program.
“Karena, mekanisme ini merupakan instrumen yang paling tepat untuk menyalurkan secara langsung kepada pedagang pemilik Kartu Pedagang Produktif (KPP),” tuturnya.
Ditargetkan tahun ini ada 30 ribu pendaftar KPP, diharapkan teman-teman pedagang dapat memberitahukan teman-teman dan masyarkat Bojonegoro yang tidak hadir untuk mendaftar KPP agar memperoleh kemudahan-kemudahan.
“Semoga KPP tersebut dapat meringankan beban pedagang baik dari sisi permodalan maupun perizinan dan pengembangan usaha yang dimiliki,” harap Bupati Bojonegoro.
Tampak hadir pula dalam acara itu Wakil Bupati Bojonegoro, Asisten II bidang Perekonomian Setda Bojonegoro. [bas]
