Tunggakan Jamkesda Pemkab/Pemkot di Jatim Capai Rp 50 Miliar

DPRD Jatim, Bhirawa
Program Jamkesda yang digagas oleh Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot se-Jatim dengan sharing 50:50 untuk membantu masyarakat miskin yang belum terkaver dalam BPJS beberapa tahun lalu ternyata masih menyisakan masalah. Sejumlah Pemkab/Pemkot di Jatim masih memiliki utang kepada rumah sakit milik provinsi yang ada di kab/kota  mencapai Rp50 miliar lebih. Untuk itu Komisi E DPRD Jatim meminta pemkab/pemkot segera menyelesaikan tunggakan tersebut.
Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan, program Jamkesda merupakan jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan program tersebut sudah berakhir sejak 2016 lalu. Ternyata sampai saat ini masih terdapat permasalahan yang belum tuntas yakni utang sejumlah pemkab/pemkot terhadap rumah sakit milik provinsi yang berada di sejumlah kab/kota.
“Utang Jamkesda sejumlah rumah sakit yakni RS Karsa Husada di Batu Rp 8,1 miliar, RS Paru Dungus di Madiun Rp 445 juta, RS Kusta di Kediri Rp 165 juta, RSK Sumber Glagah di Mojokerto Rp 4,3 miliar, RS Paru di Surabaya Rp 17 juta, RS M Noer di Pamekasan Rp 425 ribu, RS Paru Manguharjo di Madiun Rp 6 juta, RS Mata Masyarakat di Surabaya Rp 2,9 miliar. Total piutang mencapai Rp 50,9 miliar hingga sekarang belum kelar.” papar politisi dari Fraksi Demokrat ini, Senin (4/9).
Agung menambahkan, Komisi E akan terus menindaklanjuti, bahkan meminta Dinkes Provinsi menyurati pemkab/pemkot yang memiliki utang agar segera dilunasi. Dikhawatirkan karena program Jamkesda sudah berakhir, lantas pemkab/pemkot lupa atau bahkan tidak tahu jika masih memiliki tanggungan Jamkesda yang belum terselesaikan.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. Politisi asal FPAN ini menegaskan agar APBD Jatim 2018 bisa ada penambahan dari Rp 30 miliar menjadi Rp 50 miliar diharapkan seluruh utang tersebut lunas sebelum akhir Desember 2017. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat miskin yang terkaver.
Namun terlepas dari itu semua, dia berharap agar program preventif dan promotif lebih difokuskan oleh Dinkes Jatim. Hal ini sebagai upaya menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan angka harapan hidup. ”Pada 2018 nanti, kami minta Dinkes untuk memfokuskan pada program preventif dan promotif. Untuk itu kami di Komisi E siap menambah anggaran tersebut,”lanjutnya. [cty]