Tunggakan Jamkesmas RSUD dr Soetomo Rp 63 M Macet

Gedung RSUD dr Soetomo Surabaya.

Gedung RSUD dr Soetomo Surabaya.

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum terbayarnya tunggakan Jamkesmas 2013 oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo sangat disesalkan oleh Gubernur Jatim Dr H  Soekarwo SH, MHum. Karenanya mantan Sekdaprov Jatim ini telah meminta kepada Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Arnando untuk menagih tunggakan yang ngendon hampir satu tahun lamanya.
“Kami sudah meminta ke Pak Dodo untuk terus menagih tunggakan Jamkesmas 2013. Karena itu memang hak kita. Kalau dibiarkan, saya khawatir akan mengganggu cash flow khususnya untuk farmasi. Ini karena untuk obat-obatan tidak bisa diutang,”tegas orang nomor satu di Jatim ini ketika ditemui usai rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (23/6).
Terpisah, Dirut RSUD dr Soetomo Dodo Arnando mengakui jika pihaknya bersama Komisi E DPRD Jatim sekitar  Maret  2014 sudah menemui Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan (Menkes). Saat bertemu itu rombongan dijanjikan tunggakan akan cair sekitar April 2014. Ini karena pihak BPKP masih melakukan perhitungan terhadap seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 se- Indonesia yang mencapai Rp 4,3 triliun.
“Waktu itu kami senang karena Menkes dan Menkeu berikut Sekjen Menkes saat hadir beberapa waktu lalu di Surabaya berjanji akan mencairkan tunggakan tersebut sekitar April 2014. Tapi kenyataannya sampai akhir Juni 2014 belum ada tanda-tanda tunggakan tersebut akan cair,”tegas Dodo yang dihubungi lewat telepon genggamnya.
Padahal, BPKB sudah melakukan verifikasi baik di RSUD dr Soetomo maupun beberapa RSUD di Jatim yang memiliki piutang pada Februari lalu. Dan hasilnya klop sesuai data yang dimiliki oleh Menkes maupun Menkeu. Tapi anehnya hingga Juni akhir, tunggakan yang ada juga belum cair. Kalau ini dibiarkan dikhawatirkan akan mengganggu cash flow rumah sakit.
Ditambahkannya, tunggakan yang ada menjadi kewajiban bagi RS untuk tetap menagih. Karenanya, jika sampai akhir Juni sesuai yang dijanjikan tidak juga ada tanda-tanda pencairan, maka pihaknya bersama beberapa rumah sakit di Jatim akan ngeluruk Menkes dan Menkeu untuk melakukan penagihan.
Apalagi, tambah Dodo, untuk perawatan masyarakat miskin lewat BPJS untuk kelas tiga tarifnya lebih rendah dari tarif normal yang dimiliki RSUD dr Soetomo yang mencapai Rp 5 juta jika ada tindakan operasi. Namun lewat BPJS hanya dibatasi tarif sebesar Rp 4 juta. Namun untuk BPJS kelas satu nilainya cukup lumayan, tapi yang menggunakan fasilitas tersebut jumlah pasiennya sangat minim. ”Untuk ini saja kita sudah subsidi. Bayangkan kalau jumlah mereka banyak tentunya berapa anggaran yang dialokasikan untuk menyubsidi mereka. Meski untuk BPJS kelas satu ada, tapi jumlah pasiennya minim,”tegasnya.
Berdasarkan kenyataan tersebut, seharusnya pusat memahami kondisi yang dialami oleh RSUD dr Soetomo. Untuk itu, pihaknya berharap agar pusat segera mencairkan tunggakan yang ada. Bahkan kalau ini dibiarkan tidak terbayar, maka RSUD dr Soetomo akan mengalami beban berat untuk operasionalnya. Padahal pada sisi lain RSUD dr Soetomo dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien tidak memandang darimana mereka, miskin atau kaya. [cty]

Tags: