Tunggakan Klaim BPJS Juga Terjadi di RSUD Ploso Jombang

Kondisi Pelayanan di loket Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Senin pagi (15/10). [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Selain terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih belum terbayarkan (nunggak) juga terjadi di RSUD Ploso, Kabupaten Jombang. Meski tak sebesar tagihan klaim BPJS di RSUD Jombang yang sebesar 14 Milyard Rupiah pada bulan Juni 2018, klaim BPJS RSUD Ploso, Jombang yang berkisar ratusan juta rupiah itu hingga kini masih belum terbayarkan.
Hal tersebut diketahui ketika sejumlah wartawan mewawancarai Direktur RSUD Ploso, dr Widi Cipto Basuki di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang usai menghadiri rapat dengan DPRD Jombang, Senin siang (15/10).
“Terakhir (Bulan) Mei (2018), jadi Juni, Juli, Agustus belum, tapi tetap kita benahi terus,” kata dr Widi menjawab pertanyaan wartawan tentang klaim BPJS yang belum terbayarkan.
Dijelaskannya, klaim BPJS tersebut, misalnya klaim pada bulan Januari (2018), kemudian dilakukan verifikasi oleh pihaknya, dan diajukan klaim sebelum tanggal 10 Februari 2018.
“Begitu kita ajukan Februari, itu paling cepat biasanya awal Maret (2018) baru keluar. Tapi itu juga bergantung dari verifikasi kita, kalau singkron (dengan pihak BPJS), ya cepat (turun),” tambahnya.
Ditanya lebih lanjut kondisi terkini di RSUD Ploso yang ia pimpin, dr Widi mengatakan, pada dasarnya semua rumah sakit pasti punya piutang. Pihaknya juga berupaya agar verifikasi untuk klaim BPJS yang dilakukan tepat waktu. Ditanya kisaran klaim BPJS di tempatnya, ia menjelaskan angkanya kisaran 500 hingga 700 juta rupiah per bulannya.
“Saya (RSUD Ploso) biasanya per bulan sekitar 500, 600, 700 juta rupiah,” imbuhnya.
Akibat belum turunnya klaim BPJS bulan Juni 2018 itu, lanjutnya, pihaknya belum bisa membayar jasa pelayanan. Dengan kondisi itu, pihaknya memilih sabar untuk menunggu turunnya klaim BPJS tersebut.
“Sehingga dokter dan petugas lainnya harusnya bulan depan sudah digaji, jadi tiga, empat bulan kemudian baru digaji,” tuturnya.
Meski begitu, jika dibandingkan dengan RSUD Jombang, kondisi RSUD Ploso tak separah itu. Jika di RSUD Jombang belum turunnya pembayaran klaim BPJS berdampak hingga ‘ngutang’ untuk pembelian obat dan makan minum pasien, hal itu tidak terjadi di RSUD Ploso.
“Kalau itu (obat, makan dan minum) sudah dalam RKA, dalam dokumen sudah ada. Jadi, kalau seperti itu, karena SKPD, tinggal pembelanjaan sesuai dengan Pagu yang ada di situ, kita belanjakan, pembiayaan melalui pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya, sejumlah wartawan yang mencoba ingin melakukan konfirmasi terkait persoalan klaim BPJS ini kepada pihak Kantor BPJS di Jalan Raya Soekarno-Hatta Jombang masih belum dapat menemui pimpinan kantor tersebut dan diperkirakan, yang bersangkutan tengah menghadiri suatu acara di luar Kota Jombang.(rif)

Tags: