Bahtiar Efendi SSos, MSi
Bahtiar Efendi SSos, MSi
Dalam beberapa bulan terakhir ini, jajaran Bidang Aset Daerah pada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Situbondo kian intensif meningkatkan kinerja di bagian internalnya. Itu karena bidang yang kini dinahkodai Bahtiar Efendi SSos, MSi itu sedang memasuki tahap finalisasi verifikasi seluruh aset-aset milik Pemkab Situbondo.
Menurut Bahtiar, selain mematangkan tahapan verifikasi aset daerah, pada 2015 ini pula pihaknya akan melakukan penghapusan aset senilai Rp 92 miliar. Aset sebesar itu, kata pria yang juga pengurus teras Korpri Cabang Situbondo itu, berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa titik Kota Situbondo. “Kalau nilai aset di atas 5 miliar itu harus meminta persetujuan DPRD. Sebaliknya, jika aset itu berada di bawah angka 5 miliar, tidak perlu persetujuan DPRD,” ujar Bahtiar kemarin.
Pria yang lama berdinas di Inspektorat itu menambahkan, program kegiatan tersebut dijalankan dengan mengacu pada sejumlah instrumen hukum. Di antaranya, sebut pria kalem itu, Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Selain itu, kami juga mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2014,” beber Bahtiar Efendi.
Hingga saat ini, proses penghapusan aset itu masih berada di meja Bupati Situbondo dan menunggu SK dari Pj Bupati Situbondo Zainal Muhtadien yang baru akan dilantik Gubernur Dr Soekarwo pada 28 September 2015 mendatang. “Pada tahap verifikasi aset itu dibentuk sejumlah tim dengan berisikan pegawai dari DPPKAD dan Inspektorat Kab Situbondo. Jumlah totalnya sekitar puluhan personel,” ungkap Bahtiar.
Jika dalam verifikasi itu ada temuan barang masih bagus atau layak pakai, maka selanjutnya tim akan memasukkan kembali dalam aset untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Dengan alasan barang pengganti aset yang dihapus tersebut masih belum ada. “Sehingga tidak mengganggu pekerjaan tiap personel pegawai. Yang jelas, penghapusan aset ini sudah melalui audit BPK RI,” pungkas Bahtiar. [awi]
