Turunkan Pengangguran Libatkan Instansi Lintas Sektoral

3-racPemprov Jatim, Bhirawa
Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) maupun upaya penciptaan kesempatan kerja tidak hanya menjadi ranah SKPD yang membidangi ketenagakerjaan semata. Keterlibatan instansi maupun institusi sektoral memegang peranan sangat penting.
Sumber penciptaan kesempatan kerja di Jatim,  berasal dari sektor-sektor lapangan usaha yang berkontribusi langsung dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di Jatim.  Hal itu diungkapkan Sekdaprov Jatim Dr H Sukardi melalui Asisten III Setdaprov Jatim, M Asyhar ketika membuka hasil ‘Ekspose Hasil Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (Ptk) Provinsi Jatim Tahun 2014-2018’ di Graha Makarti, Surabaya, (27/11).
Ditambahkannya, intervensi ketenagakerjaan lebih mengarah pada upaya “treatment” atau perlakuan yang diberikan pada tenaga kerja atau pencari kerja, agar mereka berpeluang lebih besar dan berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak serta mampu bekerja secara produktif, baik di sektor formal maupun informal.
Asyhar menjelaskan, dalam rilis BPS Jatim, posisi TPT Jatim per Agustus 2014 sebesar 4,19 persen. Sebagai perbandingan, TPT nasional pada tahun 2014 sebesar 5,94 persen. Dalam skala nasional maupun Jatim, TPT menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. TPT nasional sebelumnya sebesar 6,17 persen, sedangkan TPT Jatim sebelumnya mencapai 4,33 persen dan pada tahun ini turun menjadi 4,19 persen.
Meski TPT di Jatim menunjukkan penurunan, ada faktor-faktor yang tidak boleh terabaikan. Sebab angka setengah penganggur yang masih relatif tinggi di Jatim, terutama setengah penganggur terpaksa  dapat menjadi ‘trigger’ yang berpotensi tidak hanya meningkatkan jumlah penganggur, tetapi juga penduduk miskin.
“Hal seperti ini perlu upaya mendukung penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi penganggur terbuka terus dilakukan secara komprehensif.Kebijakan pendidikan di Jatim menjadi hal yang amat krusial dan mempengaruhi penentuan arah kebijakan penciptaan kesempatan kerja di Jatim yang tertuang melalui rencana tenaga kerja provinsi Jatim,” katanya.
Sedangkan Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto mengatakan, Rencana Tenaga Kerja Provinsi  Jatim tahun 2014-2018 telah meletakkan dasar pembangunan yang berpihak pada penciptaan perluasan kesempatan kerja  (pro job) yang semakin jelas dan terarah, khususnya dalam menghadapi masalah pengangguran, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah daerah memang harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Jatim. “Saya harapkan dapat diikuti kabupaten/kota se-Jatim, atau setidak-tidaknya bisa menjadi acuan bagi kabupaten dan kota se-Jatim untuk merumuskan rencana tenaga kerja kab./kota,” katanya.
Sedangkan anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto K MARS mengatakan,  perlunya keterlibatan SKPD lainnnya untuk saling memberikan informasi yang dibutuhkan para tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan pasar kerja saat ini. “Jangan sampai ketika mencetak tenaga kerja ternyata tidak sesuai dengan pasar yang ada. Disinilah diperlukan keterlibatan SKPD lainnya ,” katanya. [rac]

Keterangan Foto : Kadisnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto sedang memaparkan rencana tenaga kerja 2014-2018.

Tags: