Tutup Anggaran, DPRD Gresik Soroti Pengawasan Inspektorat Proaktif

Kaos kuning…sekretaris komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi

Gresik, Bhirawa.
Berakhirnya tahun anggaran 2019, pada bulan desember yang tinggal satu pekan. DPRD Gresik, banyak pekerjaan proyek infrastruk yang belum selesai, berharap inspektorat proaktif turun kelapangan melakukan pengawasan lebih khusus.
Menurut Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa seluruh proyek itu tidak bisa menyelesaikan pengerjaan hingga batas kontrak yang ditentukan. Kebanyakan melakukan perpanjangan, padahal waktu yang di berikan cukup.
Dari data, terdapat 88 proyek yang sudah habis masa kontraknya per 25 Desember kemarin. Jumlah itu dari beberapa jenis pengerjaan. Mulai peningkatan jalan, pengerjaan trotoar, jembatan, hingga gedung. Nah, hanya ada enam proyek yang habis kontraknya hingga sisa tahun 2019 ini. Yakni mulai 26 Desember hingga 30 Desember.
Meski kontrak sudah habis, beberapa pengerjaan didapati masih belum beres. Misalnya saat Komisi III DPRD Gresik sidah beberapa waktu lalu. Pertama di Jalan Cerme-Metatu, yang progresnya masih belum 100 persen.
“Kalau sampai sekarang memang sudah ada beberapa yang selesai, kerja mereka ini apa saja. Juga pengawasan yang dilakukan oleh inpektorat apa saja, belum lagi kemarin kita dalam sidak menemukan sidak pekerjaan yang dilakukan terkesan asal-asalan.”ujarnya.
Selanjutnya, peningkatan Jalan Sidoraharjo-Kesamben Kulon. Saat disidak 15 Desember lalu progresnya baru 40 persen, di wilayah utara, dewan juga memasukan pengerjaan Jalan Sekapuk-Ujungpangkah ke dalam list berpotensi tidak selesai. Di wilayah kota, ada pengerjaan jalan RE Martadinata dan Harun Tohir.
Ditambahkan Abdullah Hamdi politisi asal PKB, bahwa
kualitas pengerjaan juga patut disorot. Seperti contohnya, saluran drainase di Jalan Jaksa Agung atau depan Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro. Saluran gendong, disana dianggap tidak berfungsi lantaran reruntuhan sisa pengerjaan masuk ke dalam saluran.
Juga di depan WEP, drainase di Jalan Panglima Sudirman juga disorot. Ukuran saluran gendong sama, terlalu kecil. Apalagi saluran itu saluran pertama dari warga sebelum masuk ke drainase besar, sehingga kalau terjadi sumbatan makan sulit untuk di bersikan segera.”harus ada solusi, supaya tidak ada masalah serius di kemudian hari.”pungkasnya. [kim]

Tags: