Wakil Bupati Tuban, Ir. H Noor Nahar Husain saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir tahun Anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Setempat.
Menutup tahun anggaran 2019, Pemkab Tuban berhasil menorehkan sejumlah capaian. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tuban pada rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir tahun Anggaran 2019, Jumat (14/02/2020).
Bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Tuban, kegiatan ini turut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban; Sekretaris Daerah; serta pimpinan OPD Pemkab Tuban.
Kepada awak media, Wabup Tuban—Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyampaikan angka kemiskinan Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,58 persen di tahun 2019. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,31 persen.
Pemkab Tuban juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban menjadi menjadi 67,43 persen. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban juga berhasil melebihi target, yang semula Rp2,51 triliun terlampaui menjadi Rp2,65 triliun.
Wabup Tuban menerangkan pada tahun 2020 ini pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) akan dilanjutkan. Alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp74 milyar. Ditargetkan di tahun ini, JLS sudah dapat tersambung hingga ke jalan Soekarno-Hatta kelurahan Mondokan, Tuban.
“Meski hanya satu sisi yang selesai, yang terpenting bisa tersambung sehingga memudahkan konektivitas masyarakat,” jelasnya. Terkait dengan sejumlah proyek yang mengalami keterlambatan bahkan putus kontrak, Wabup Noor Nahar menegaskan Pemkab Tuban akan melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan. Juga akan dilakukan pengecekan dan verifikasi administrasi.
Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan survei langsung ke pihak pengembang. “Jika tidak memenuhi syarat maka tidak bisa mengikuti tender,” tandasnya.
Pada tahun 2019 lalu, Pemkab Tuban juga berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Predikat Kabupaten Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, Penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2019.
Semewntara itu, Ketua DPRD Tuban, HM Miyadi usai membuka paripurna yang diikuti Wakil Bupati Tuban, Sekda Budi Wiyana dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban.
Ketua DPRD ini mendorong Pemkab untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Masukan dan saran dari DPRD diharapkan diperhatikan, guna perbaikan untuk pembangunan Bumi Wali.
“LKPJ Bupati 2019 ini, akan dibahas oleh tiap pansus yang terbentuk. Setiap pansus akan membahasnya, karena dalam setahun banyak program yang butuh dievaluasi,” terang Miyadi. [hud]
