Ubah Nomenklatur Setdaprov, Struktur Biro Maksimal Tiga Bagian

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Hudiyono menandatangani pakta Integritas disaksikan oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Selasa (9/2). [Oky abdul sholeh]

Pemprov, Bhirawa
Setdaprov Jatim melakukan restrukturisasi terhadap sejumlah biro di bawahnya. Di antaranya ialah berubahnya nomenklatur Biro Humas Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan serta Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Selain perubahan nomenklatur, perubahan juga terjadi dalam komposisi bagian dalam biro yang dibatasi maksimal tiga bagian.
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, pelantikan pejabat harus dilakukan seiring dengan perubahan nomenklatur susunan organisasi. Dengan demikian, masing-masing unit kerja dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pergub 48 tahun 2020.
“Pejabatnya harus segera dilantik agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai tugasnya. Honor, program dan tugas-tugasnya bisa berjalan,” tutur Heru usai melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II, III, dan IV di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Selasa (9/2).
Heru menyebut, selain dua biro yang berubah nama juga ada dua bagian yang berubah nomenklatur. “Kami berharap agar amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan senantiasa mengedepankan integritas, loyalitas serta disiplin dalam tugas dan tanggung jawabnya,” ujar mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.
Lebih lanjut Heru menyebut, dengan adanya perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat menajamkan tugas serta fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Sedangkan pejabat yang dilantik dan diambil sumpah pada dipastikan Heru, telah sesuai dengan prosedur yang tepat dengan mempertimbangkan masa tugas, loyalitas, serta kesesuaian antara kemampuan dan tugasnya. “Kami berharap agar seluruh pejabat senantiasa membangun sinergitas dalam rangka mewujudkan misi Nawa Bhakti Satya serta bekerja secara Cettar,” tutur Heru.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Hadi Wawan menambahkan, perubahan tersebut merupakan penyesuaian yang harus dilakukan sesuai pedoman yang ada. Kendati telah berubah menjadi Biro Administrasi Pimpinan, bukan berarti fungsi Humas dan Protokol dihilangkan. “Nomenklaturnya ganti, tapi secara umum fungsinya tetap sama. Karena di dalamnya ada bagian yang menyangkut komunikasi dan protokoler yang sebelumnya ada di bawah Biro Humas dan Protokol,” tutur Hadi Wawan.
Bagian – bagian di bawah naungan Biro Administrasi Pimpinan meliputi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda, Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian Protokol. “Dulu ada Bagian Kerjasama di bawah Humas sekarang bergeser ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,” tutur dia.
Semangatnya, lanjut Hadi, adalah untuk penempatan rumpun yang lebih tepat. Misalnya Bagian Kerjasama yang akan lebih efektif di pemerintahan karena urusannya banyak bersinggungan dengan pemerintah.
Selain perubahan nomenklatur, restrukturisasi juga berdampak pada penyesuaian jumlah bagian pada masing-masing biro. Setiap biro dibatasi hanya memiliki tiga bagian di bawahnya. Misalnya Biro Kesos dan Biro Hukum yang saat ini memiliki empat bagian disesuaikan menjadi tiga bagian.
“Secara otomatis terjadi efisiensi birokrasi dari penyesuaian susunan organisasi unit kerja di bawah Setdaprov Jatim ini. Dan baru tahun depan diberlakukan karena terkait dengan penyesuaian anggaran ,” pungkas Hadi. [tam]

Tags: