Foto: ilustrasi
Banyak Sengketa Perbatasan
Pemprov, Bhirawa
Banyaknya sengketa perbatasan wilayah di Indonesia termasuk Jatim, mendapat perhatian khusus dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Melalui Departemen Teknik Geodesi, UGM memberkan pelatihan Pelacakan Batas Daerah Secara Kartometrik kepada PNS di Jatim.
Menurut perwakilan dari Departemen Teknik Geodesi UGM, Dr Ir Sumaryo MSi, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penetapan batas daerah bisa dilacak secara kartometrik atau penetapan di atas peta dan penetapan di lapangan.
“Untuk penetapan secara lapangan ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Makanya di Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 ini mengikutsertakan metode kartometrik sebagai metode penetapan wilayah,” kata Sumaryo, ditemui usai memberikan materi kepada peserta pelatihan, di ruang rapat Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Selasa (20/9).
Dosen Teknik Geodesi UGM ini menjelaskan, dalam pelatihan ini peserta diajari bagaimana cara menggunakan metode kartometrik, membaca peta, menentukan koordinat hingga teknis merundingkan perdebatan masalah batas wilayah agar masalah itu tidak menjadi besar. “Kita ajarkan juga bagaiman menghadapi masalah ini. Kita wanti-wanti agar tidak menggunakan kalimat ‘pokoknya harus begini’. Itu justru akan semakin membuat permasalahan besar,” ungkapnya.
Sumaryo mengatakan, masalah batas wilayah ini adalah soal administrasi, seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan. Berbeda dengan batas wilayah negara, karena soal ini sudah menyangkut kedaulatan negara sehingga harus menjadi perhatian serius.
“Teknik kartometrik ini sudah diterapkan di Jogjakarta saat ada permasalahan batas wilayah Kulon Progo dengan Bantul yang batas wilayahnya berupa sungai. Permasalahan muncul karena aliran sungai yang ada pasirnya itu berpindah-pindah akhirnya terjadi permasalahan. Akhirnya ditetapkan batas wilayah ditentukan tengah-tengah sungai adalah batas wilayahnya. Sedangkan pengelolaan pasir dikelola bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Dr Suprianto SH MH mengaku, senang dengan adanya pelatihan ini. Sebab anak buanya tidak ada yang menguasai secara detail teknik kartometrik. Dengan adanya pelatihan ini akan menambah ilmu, sehigga saat menghadapi masalah batas wilayah bisa dilaksanakan dengan baik.
“Semua perlengkapan dari UGM. Kita tidak mengeluarkan uang sema sekali untuk menggelar pelatihan ini. Semua ditanggung UGM. Jadi kita sambut baik pelatihan ini. Kita dapat ilmu yang bermafaat untuk menunjang kinerja kita,” tuturnya.
Dalam pelatihan ini, kata mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini, selain diikuti PNS Biro Pemerintahan, pihaknya mengundang PNS dari Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo dan Lumajang. “Kita undang mereka karena didaerahnya ada permasalahan batas wilayah. Nanti juga akan diikuti daerah lain,” tandasnya. [iib]
