Ukur Indeks Risiko Bencana di Jatim, BPBD Fasilitasi Penilaian IKD di 38 Kabupaten/Kota

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mewakili Bapak Plt Kalaksa BPBD Jatim membuka FGD Penilaian IKD di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

BPBD Jatim, Bhirawa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim memfasilitasi penilaian Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah (IKD) di 38 Kabupaten/Kota se Jatim. Selama empat hari, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur Indeks Risiko Bencana (IRB) Jatim.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Aston, Kota Madiun pada Senin (9/11) sore ini dibuka langsung oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mewakili Bapak Plt Kalaksa BPBD Jatim. Hadir dalam FGD, Kasi Pencegahan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy (ketua panitia penyelenggara), narasumber dan sembilan fasilitator tingkat daerah maupun nasional.

Gatot menjelaskan, kegiatan IKD ini merupakan follow up dari kegiatan FGD IKD Jatim yang digelar di Kota Batu beberapa waktu lalu. Untuk FGD tahap kedua ini, BPBD Jatim menginginkan masing-masing daerah sudah bisa mengumpulkan dokumen jawaban hingga 75-80% dari 284 pertanyaan wajib IKD. “FGD kedua ini untuk memverifikasi dokumen dan jawaban dari pertanyaan IKD. Sehingga dalam IKD ketiga nanti, semua daerah sudah siap untuk proses verifikasi di tingkat pusat,” jelas Gatot.

Gatot juga menegaskan, penilaian IKD saat ini menjadi bagian penting yang harus dikuasai oleh masing-masing daerah. Sebab, keberadaan IKD akan berpengaruh terhadap Indeks Risiko Bencana masing-masing daerah.

“Sejak 2018 lalu, Indeks Risiko Bencana telah dimasukkan oleh Ibu Gubernur sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim. Karena itu, Pemprov bersama 38 daerah di Jatim harus bersinergi untuk meningkatkan IKD di semua daerah,” harapnya.

Masih kata Gatot, progres capaian IRB dua tahun terakhir. Tahun 2018, IRB Jatim tercatat 152. Angka itu masih masuk dalam kategori tinggi. “Alhamdulillah, akhir tahun 2019 lalu, IRB Jatim menjadi 138 yang masuk kategori sedang,” ungkapnya.

Pihaknya menambahkan, penilaian IKD 2020 ini merupakan tahap drilling bagi 38 daerah di Jatim. Artinya, tahun ini BPBD Jatim masih memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap penilaian IKD di setiap daerah.

Gatot juga berharap, tahun 2021 mendatang sudah menjadi tahun mandiri. Artinya, daerah harus sudah bisa menyelenggarakan penilaian IKD di wilayahnya masing-masing. “Untuk itu, perwakilan dari Bappeda yang hadir dalam FGD kali ini harus sudah menganggarkan kegiatan IKD di daerahnya pada tahun depan,” pintanya.

Sementara itu, Dadang Iqwandy menambahkan, gelar FGD IKD tahap ketiga rencananya akan dilangsungkan Desember mendatang di Kota Malang. “Pada akhir Desember nanti, kami berharap semua dokumen sudah harus siap diverifikasi di tingkat pusat. Selanjutnya, hasil semua itu akan dipublish secara nasional. Untuk itu, kami harap kerjasama semua daerah demi suksesnya IKD Jatim,” pungkasnya.[bed]

Tags: