Ukur Kinerja OPD, Komisi D Lakukan Evaluasi Tri Wulan

DPRD Surabaya,Bhirawa
Komisi D bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) DPRD Surabaya melakukan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2017, terutama terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya.
“Kami telah melakukan rapat kerja dengan SKPD yang merupakan mitra kerja, untuk evaluasi penyerapan anggaran 2017,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya H Junaedi, Senin(17/7) kemarin.
Pentingnya untuk melakukan evaluasi yang lebih terukur terhadap anggaran yang dibelanjakan pemerintah. “Kita harus bisa mengukur dan menghitung, dari anggaran yang sudah terserap, berapa yang menyentuh kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bahagia dan merasa pemerintah itu ada,” katanya.
Substansi dari evaluasi penyerapan anggaran untuk melihat sejauhmana anggaran yang dibelanjakan pemerintah berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan. Evaluasi penyerapan anggaran tidak cukup hanya dengan menyajikan data yang sifatnya administratif, tetapi harus mampu memberikan gambaran riil terhadap dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya itu juga mengungkapkan, penyerapan anggaran 2017 yang sudah dibahas diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), PDH dan RSUD Soewandi. Evaluasi serapan anggaran untuk triwulan kedua, kata Ketua Fraksi Demokrat ini masih rendah.
“Kita melihat masih ada SKPD yang serapanya rendah dibawah 70 persen, untuk itu diharapkan kepada SKPD mendekati triwulan ketiga untuk memacu serapanya, apalagi mendekati perubahan anggaran 2017,” ujarnya.
Pihaknya mengakui masih ada sejumlah kendala teknis seperti di PDH dan di RSUD Soewandi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan pelayanan purna jual termasuk didalamnya cukai atau pajak rokok.
Walau realisasi serapan anggaran 2017 rata-rata baru berkisar antara 60 persen, anggota DPRD Surabaya dua periode itu berharap, agar SKPD yang merupakan mitra kerja Komisi D bekerja lebih maksimal lagi, tanpa mengurangi kualitas.
Ia menambahkan, selain pengecekan dan evaluasi penyerapan anggaran, rapat kerja tersebut juga untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan mitra kerja pada tahun depan (2018). “Pengecekan dan evaluasi tersebut memfokuskan kegiatan yang pembiayaannya tahun anggaran 2018, dan dewan akan melihat urgensi penganggaran kegiatan itu,” tambahnya. [gat]