Umat Nahdliyin dan Santri se-Pasuruan Raya Serukan Jaga Keutuhan NKRI

Ribuan warga nahdliyin dan santri se-Pasuruan Raya mengikuti kegiatan Apel Kesetiaan kepada Ulama dan Bangsa di Lapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/2). [hilmi husain]

Pendataan Kiai dan Ponpes Timbulkan Protes Keras PKS dan Gerindra
Pasuruan, Bhirawa
Ribuan warga Nahdliyin dan santri se-Pasuruan Raya mengikuti kegiatan Apel Kesetiaan kepada Ulama dan Bangsa di Lapangan Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/2).
Kegiatan apel bertemakan  Mari Rapatkan Barisan An-Nahdliyah dalam Satu Komando dan Bermunajat Bersama untuk Persatuan Bangsa agar Warga Tetap Menjaga Persatuan Bangsa Demi Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nahdliyin dan para santri menegaskan warga NU siap membela ulama dan keutuhan bangsa dan negara. Jika ada yang meruntuhkan NKRI dan melecehkan ulama, mereka siap berjuang.
“Puluhan tahun ulama dan umat Islam menjaga dan membela NKRI. Jangan sekali-kali menganggap umat Islam anti Pancasila, anti NKRI,” ujar Wakil Rois Syuriah PCNU Kabupaten Pasuruan Habib Abu Bakar Assegaf. Ditegaskan lagi, NKRI berdiri karena perjuangan para ulama dan umat Islam. Karena itu, tak ada alasan untuk meragukan kesetiaan ulama dan umat Islam pada kesatuan RI.
“Makanya, negeri Indonesia tercinta ini harus dikelola sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan inilah yang menjadi harapan para ulama,” tegas Abu Bakar Assegaf.
Dalam kesempatan ini, kegiatan yang diselenggarakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pasuruan dihadiri ratusan ulama. Antara lain, KH Nawawi Abdul Jalil Sidogiri, KH Imron Mutamakkin yang juga menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, Kapolres Pasuruan AKBP Muhammad Aldian, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Rizal Martomo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sudiono Fauzan, dan beberapa jajaran Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pertanyakan Pendataan
Sementara itu adanya pendataan para kiai di sejumlah pondok pesantren di wilayah Jombang dan Malang oleh aparat kepolisian menimbulkan protes keras dari DPW PKS Jatim. Karenanya, PKS lewat DPP akan melayangkan protes tersebut lewat anggotanya yang duduk di DPR RI untuk mempertanyakan pendataan tersebut ke Kapolri.
Ketua DPW PKS Jatim Arif HS menegaskan agar Pemprov Jatim memberikan rasa aman kepada warga Jatim, termasuk kepada para kiai di pondok pesantren yang notabene menjadi panutan umat di Jatim yang religius.
“Jangan sampai pendataan ini disertai dengan teror kepada masyarakat. Di Jombang, Gus Sholah dan sesuai masukan kader di Jombang dan Malang sudah menyampaikan bahwa pendataan tersebut telah membangkitkan trauma pada kiai, mengingatkan kepada masa orde baru dan PKI. Ini kan namanya teror,”lanjur mantan anggota DPRD Jatim di sela-sela acara Pra-Rakorwil, Minggu (5/2).
Terlebih pendataan itu dilakukan oleh polisi yang notabene sebagai aparat penegak hukum. Karena itu, Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan menilai langkah polisi tersebut sebagai aksi teror. “Kita laporkan surat edaran Kapolda Jatim yang menginstruksikan polisi mendata ulama itu ke Fraksi PKS DPRD Jatim dan DPP PKS,” kata Arif.
Terpisah Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad menegaskan kepolisian, gubernur, dan DPRD harus duduk bareng agar rencana kepolisian melakukan sensus terhadap kiai dan pesantren menjadi jelas dan gamblang.
Begitupula,  rencana sensus ulama dan pesantren oleh Polri memunculkan keresahan. Apa relevansinya?.”Saya mendapatkan laporan dari beberapa pengasuh pesantren bahwa mereka akan didatangi untuk didata sampai detil mengenai nama-nama santri dan alamat rumahnya. Beliau protes keras. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita bernegara, ya baru di pemerintahan ini,”tegasnya.
Kecuali, tambah pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini  jika untuk keperluan sensus penduduk, tidak jadi soal, dan di bawah kendali instansi yang berwenang. “Jika perlu data, Polri bisa bekerjasama dgn RMI (Robithoh Ma’ahid Indonesia) yang merupakan sayap NU atau organisasi sejenis. Kemenag juga pasti punya data valid soal jumlah pesantren se-Indonesia.
Sebaliknya, tambahnya, mendata ulama  dan pesantren hanya akan memunculkan praduga dan asumsi yang dapat merusak harmoni masyarakat khususnya di Jatim. Apalagi Jatim memiliki modal sosial yang luar biasa bagus, harmoni ulama dan umara terjalin dengan bagus
“Karena itu saya meminta kepada Gubernur Jatim selalu wakil pemerintah pusat dan kepala daerah untuk membawa persoalan ini dalam sebuah pertemuan dengan pihak kepolisian dan melibatkan DPRD  dan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat,”jelasnya. [hil,cty]

Tags: