SELURUH provinsi telah menetapkan upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK). Kecuali empat propinsi di Jawa (Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) belum menetapkan upah buruh. Rata-rata nasional UMP naik 12,77%, tetapi masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Karena itu kalangan buruh belum sepakat terhadap besaran upah, terutama karena dampak kenaikan harga BBM.
UMP tertinggi bukan lagi di Jakarta (sebesar Rp 2,7 juta). UMP Jakarta naik 10,6% dibanding UMP tahun 2014. Angka itu hanya 6,38% lebih tinggi dibanding KHL yang dipatok Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub yang ditandatangani Gubernur Ahok tertanggal 14 November 2014. UMP dibawah Jakarta, adalah Papua (Rp 2,193 juta), disusul Sulawesi Utara (Rp 2,15 juta), dan Bangka Belitung (Rp 2,1 juta).
Meski belum menetapkan UMP, tetapi Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK). Secara umum, UMK di Jawa Timur naik sebesar 20% dibanding UMK tahun 2014 lalu. Dengan kenaikan itu UMK di Surabaya menjadi sebesar Rp 2,71 juta, lebih besar dibanding upah buruh Jakarta. Sekaligus juga UMK terbesar di Indonesia! Sedangkan daerah “ring satu” (Gresik) sebesar Rp 2.707.500,- atau hanya selisih Rp 2.500,- dengan Surabaya. Sedangkan Sidoarjo sebesar Rp 2.705.000,- .
Tetapi penetapan UMP tidaklah penting benar. Manakala UMK seluruh kabupaten dan kota sudah disetujui Gubernur, maka UMP nyaris tak berguna. Pada tahun 2013 lalu Gubernur Jawa Timur menggunakan hak ekskresi (dengan mengenyampingkan usulan Pemerintah Kota) dengan menetapkan UMK Surabaya sebesar 122% dibanding KHL setempat.
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 90 ayat (1) dinyatakan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dibanding KHL. Unsur pembentuk KHL menjadi titik perdebatan, karena terdiri dari 180-an item dengan patokan harga. Sebagiannya dianggap bukan kewajiban perusahaan. Prosedur UMK dimulai dari usulan Bupati dan Walikota, serta rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi.
Kenaikan UMK bisa dianggap sebagai pencerahan paradigma Kepala Daerah (Gubernur serta Bupati dan Walikota) yang mulai peduli dengan masyarakatnya. UMK memang hak kewenangan gubernur untuk menetapkannya. Dalam UU Ketenagakerjaan, pasal 89 ayat (3) dinyatakan: “upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan / atau Bupati / Walikota.”
Memang tidak mudah menghitung UMK. Selain ditakar dengan realita standar kebutuhan hidup layak, juga sangat dipengaruhi iklim perekonomian nasional dan global. Selain itu juga “keluwesan” manajemen perusahaan nego dengan buruhnya. Andai upah tidak naik, kadang buruh juga memaklumi kondisi perusahaan. Toh buruh juga tahu kapasitas produksi yang dikerjakannya, bisa naik bisa turun.
Tetapi yang paling dipikirkan oleh perusahaan adalah kecerdasan berkelit dari pungutan liar oleh oknum pemerintahan (birokrasi). Karena sebenarnya, komponen biaya buruh hanyalah 9% hingga 12% dari harga pokok produksi. Sedangkan besarnya pungutan liar bisa mencapai 19% hingga 24% dari harga pokok produksi. Andai pungli bisa dihentikan, maka pengusaha akan mampu menggaji buruh dua kali lipat pagu UMK.
Seyogianya pula, Apindo tak perlu membawa ke ranah hukum. Sebab UU 13 tahun 2003 pasal 90 ayat (2) dinyatakan, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Apindo di Jawa Timur tidak perlu meniru gugatan koleganya di Jawa Barat dan Banten. Walau di Jawa Barat, gugatan Apindo Bekasi dikabulkan PTUN Bandung. Namun akibatnya, buruh melakukan perlawanan dengan menggelar unjukrasa besar menutup jalan tol Cikampek.
—————— 000 ——————
