Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan utama pembangunan ekonomi Jatim. Sebab, UMKM mampu berkontribusi sebesar 54,98 persen terhadap PDRB Jatim pada 2015 Rp 1.689,88 triliun, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 11,12 juta orang.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi keynote speaker Kuliah Umum Universitas Airlangga di Banyuwangi bertema Arah Pembangunan Jawa Timur dengan Penguatan Daya Saing dalam Perekonomian Global di Aula SMKN 1 Banyuwangi, Kamis (15/12).
Ia mengatakan, sektor UMKM ini telah terbukti mampu bertahan terhadap resesi dan krisis 1998. Seiring berjalannya waktu, UMKM makin tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang berkontribusi besar bagi bangsa ini. Jumlah UMKM mencapai 6,8 juta pada 2015 meningkat pesat dibanding pada 2008 yang mencapai 4,2 juta UMKM.
Lebih lanjut disampaikannya, ada sekitar 70-80 persen UMKM yang hidupnya berasal dari biaya sendiri dan tidak ada bantuan dari pembiayaan atau industri jasa keuangan. Saat ini bunga kredit perbankan kepada UMKM sebesar 18-22 persen karena pelaku UMKM tidak punya agunan. Sedangkan bunga pinjaman untuk perusahaan besar (corporate) justru hanya 12-14 persen.
“Ini permasalahan besar kita. Tidak ada pilihan lagi, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan intervensi. Ada idle hand yang harus mengurus UMKM. Pemprov mengambil posisi untuk mengurus UMKM. Harus keluar biaya untuk UMKM,” tegas Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.
Pemprov Jatim, lanjutnya, mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Salah satunya melalui model pembiayaan loan agreement.
Ia pun menjelaskan, Pemprov Jatim menunjuk Bank Jatim sebagai APEX Bank bagi BPR-BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk memberikan kredit linkage program dengan bunga murah. “Program ini dibentuk Pemprov Jatim dan pertama di Indonesia. Nantinya kredit tersebut disalurkan kepada UMKM dengan suku bunga satu digit,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya agar sektor UMKM dapat tumbuh terus dan menggerakkan ekonomi Jatim. Salah satunya yakni pengembangan SDM melalui restrukturisasi di bidang pendidikan, yakni dengan mengubah rasio sekolah 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Untuk itu, pihaknya memperbanyak pendidikan vokasional melalui pengembangan SMK Mini atau BLK Plus untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas.
Guna mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Jerman dan AS sebagai bentuk perluasan kerjasama pendidikan vokasional. Hingga saat ini di Jatim telah berdiri sebanyak 270 SMK Mini dan targetnya bisa mencapai 400 SMK Mini.
Selain pengembangan pendidikan vokasional, UMKM juga dikembangkan melalui perluasan pasar dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk memperluas penetrasi pasar produk UMKM melalui Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim yang ada di 26 provinsi di Indonesia. Keberadaan KPD tersebut telah mampu meningkatkan perdagangan di Jatim. Surplus perdagangan dalam negeri terus meningkat dari 2010 hanya mencapai Rp 21,3 triliun menjadi Rp 99,83 triliun pada 2015. Pada triwulan III 2016 ini, surplus mencapai Rp 79,25 triliun.
“Pasar dalam negeri harus menjadi solusi pembangunan ekonomi di era seperti saat ini. Ini menjadi agregasi dari bupati/walikota se-Jatim untuk memperkuat pasar dalam negeri,” imbuhnya. [iib]
