UN, PLN Desak Dindik Segera Koordinasi

Bhirawa,Bhirawa
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari, tepatnya pada awal April perlu persiapan berbagai infrastruktur yang tepat. Pihak PLN Distribusi Jatim  meminta agar pelaksana UN di semua daerah untukberkoordinasi dengan PLN setempat agar tidak terjadi gangguan listrik saat pelaksanaan.
. Penegasan tetaebut disampaikan Deputy Manageer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN distribusi Jatim Pinto Raharjo saat dijumpai di kantor PLN jatim usai rapat internal Jumat (17/3).
Menurut Pinto yang namanya musibah padam itu bisa saja terjadi kapan saja dengan penyebab yang beraneka ragam, bisa aja koraleting listerik atau karena beban dayanya yang tidak mencukupi,
“Coba bayangkan, beban listerik komputer itu kan rata rata 300 W perkpmputer, jadi tinggal mengalikan saja berapa kompuer yang dipakai saat UN SMA,,” paparnya.
Hingga bila sudah ada koordinasi dengan PLN maka segala kemungkinan biaa diatasinya sejak dini, apalagi proses untuk menambah daya insiden itu tidaklah susah cukup tekan pesaawat izin insiden 123 maka akan langsung akses ke PLN.
“Prosedurnya juga tidak bertele tele apalagi kalau untuk kepentingan nasional seperti UN SMA misalnya, yang penting apa yang dibutuhkan itu sudah terkonsep secara baik sehingga nantinya saat menghubungi 123 tidak ribet lagi karena sudah paham dengan apa yang dilakukannya, “ujar Pinto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menambahkan, setiap satuan pendidikan pelaksana UNBK telah diimbau untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi listrik padam di wilayah pelaksana UNBK.
“Kami yakin PLN akan semakin bersiaga. Karena sejauh ini, suplai listrik di Surabaya sudah sangat bagus. Hampir tidak ada pemadaman listrik,” kata Ikhsan. Tidak hanya pihak sekolah, koordinasi juga akan dilakukan antara Dindik Surabaya dengan PLN Surabaya.
Dengan koordinasi itu, lanjut Ikhsan, pihak sekolah tidak perlu lagi kerepotan untuk pengadaan genset. Karena jika sekolah wajib punya genset, itu akan cukup membebani. Kalaupun menyewa, jumlah yang tersedia tidak akan mencukupi dengan jumlah pelaksana UNBK di Surabaya yang hampir mencapai 500 lembaga itu.
“Yang sudah punya genset tetap disiagakan. Yang belum punya tidak harus menyewa. Koordinasi dengan PLN saja lebih baik,” kata mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini.
Sedangkan terkait soal tarif apakah ada keistimewaan khusus untuk UN SMA ini, dikatakan Pinto, untuk izin insiden UN SMA ini sama dengan tatif rumah tangga yakni Rp 1355,9/kwh,, jadi nantinya akan dihitunhg sesuai sengan pemakaian,
“Kalau pemakaiannya hanya sehari atau dua hari aaja kan tidak akan tetlalu banyak untuk kepentingan listrik ini,” tandas Pinto.
Makanya untuk mendapatkan tambahan daya listerik tidak usah bertindak ilegali misalnya dengan cara pints, katakanlah mbentel atau kasarnya mencuri listerik, karena jika ini tetjadi maka akan ada sanksi hukum.
“Dari pada harus berurusan dengan hukum kan lebih baik koordinasi aaja dengan PLN,’ pinta Pinto.Disinggung pesiapan listerrik Jatim, Pinto mengatakan tidak ada masalah karena di Jatim ada 8.600 MW sedangkan kebutuhannya hanya 5200 MW, “Surabaya hanya mwmbutuhkan pasokan liatrrik 30% sampai 40% saja, ,” pungkas Pinto Raharjo. [ma]