Achmad Syahrani
(Awasi UN di Gresik, Lamongan , Tuban dan Bojonegoro)
Surabaya, Bhirawa
Universitas Airlangga mengirimkan sekitar 300 staf pengajarnya untuk mengawasi pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2014. Unair berwenang untuk melakukan pengawasan di setiap satuan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK/MAK/Kejar Paket C di Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.
Jumlah sekolah yang diawasi di empat kabupaten tersebut berjumlah 684, dengan total siswa peserta UN berjumlah 59.459 siswa. Untuk memaksimalkan pengawasan pelaksanaan UN tahun ini, Unair bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi swasta yang terdapat di empat kabupaten itu, misalnya Universitas Bojonegoro, Universitas Muhammadiyah Lamongan, dan Universitas Sunan Bonang di Tuban. Jumlah seluruh pengawas di satuan pendidikan yang dibawahi langsung oleh Unair berjumlah 995 orang.
Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, drs., MS., Apt., selaku Wakil Rektor I Unair menjelaskan bahwa para pengawas di empat kabupaten, mulai besok Jumat (11/4) akan membuka gudang penyimpanan naskah soal UN.
“Besok (11/4) membuka gudang di masing-masing kabupaten. Tanggal 13 April bagi-bagi kunci ke Polres. Kemarin kuncinya sudah diberikan oleh Unesa (Universitas Negeri Surabaya selaku koordinator pengawasan pelaksanaan UN di Jawa Timur, red). Dari Polres, diteruskan ke Polsek, dan ke satuan pendidikan,” ujar Syahrani yang menggelar jumpa pers di Unair, Kamis (10/4).
Syahrani mengakui persiapan pengawasan kali ini mengalami keterlambatan karena waktu pelaksanaan berhimpitan dengan Pemilu legislatif 2014 lalu. Namun, pihaknya sudah mengatur pembagian pengawas sesuai yang ditetapkan dalam standar operasional dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
“Untuk 1-4 kelas diawasi oleh satu pengawas, 5-10 kelas diawasi oleh dua pengawas, dan lebih dari 10 kelas diawasi oleh tiga pengawas. Pelaksanaan UN sebelumnya hanya memerlukan separuh dari jumlah pengawas sekarang,” terang Wakil Rektor I Unair. Syahrani menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh perguruan tinggi swasta yang terlibat.
Tak dipungkiri, pelaksanaan UN dari tahun ke tahun selalu diwarnai kecurangan. Apalagi, hasil UN 2014 dijadikan salah satu parameter seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Menanggapi hal itu, Syahrani mengatakan prinsip pengawasan tidak begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya pengawas satuan pendidikan tidak diperbolehkan memasuki ruangan kelas, tahun ini dilakukan sebaliknya.
“Kita diminta untuk mencatat di berita acara (apabila ada kecurangan, red). Hasilnya, tergantung kebijakan dari Pusat untuk menyikapi berita acara tadi. Dan mungkin saja nanti ada dampak bagaimana penilaian atas satu sekolah itu tadi,” tutur Syahrani.
Pelaksanaan pengawasan UN di empat kabupaten yang memakan anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar hingga kini belum juga cair. Syahrani mengharapkan anggaran untuk pengawas itu cair pada sore (10/4) ini juga.
“Mudah-mudahan sore ini turun karena kita harus sudah membagikannya kepada pengawas di empat kabupaten tadi. Dananya dari Unesa, sedangkan Unesa dari Jakarta. Saya sudah minta juga. Saya juga pusing kalau hari ini nggak turun. Karena kita tidak mungkin besok Jumat tidak membagikan dananya, karena Minggu (13/4) mereka sudah harus berangkat. Apalagi pengawas di Pulau Bawean yang besok Sabtu (12/4) sudah harus berangkat,” terang Syahrani. [tam]
