UNBK Serentak Tandai Kualitas Pendidikan Merata

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Bude Karwo, Hj Fatmah Saifullah Yusuf, Achmad Sukardi dan Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman memberikan semangat kepada tim paduan suara yang telah mendukung kemeriahan Hardiknas 2017 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/5).

PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Pemprov, Bhirawa
Keberhasilan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara serentak untuk seluruh SMA/SMK terus dieluh-eluhkan. Tidak hanya secara teknis UNBK lebih modern dari UN kertas. Lebih dari itu, UNBK menjadi langkah awal peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Peningkatan kualitas pendidikan, dikatakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dilakukan dengan menciptakan manajemen standar pendidikan yang sama antar sekolah baik di wilayah tengah maupun pinggiran. Karena itu, dibutuhkan pemetaan pendidikan yang tepat. Salah satunya melalui UNBK yang hasilnya tidak diragukan lagi kejujurannya.
Menurutnya, UNBK menjadi salah satu cara untuk mengukur dan memetakan bagaimana pendidikan yang berkualitas. UNBK ini mampu melatih kejujuran siswa dan mengukur sejauh mana hasil yang mereka capai. “Pelaksanaan UNBK di Jatim ini luar biasa. Tidak ada isu jual beli soal, adanya konsep kejujuran, dan tidak ada yang menyontek. Hasilnya luar biasa,” Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 Provinsi Jatim di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/5).
Pendidikan di Jatim diakui Pakde Karwo sudah merata hingga ke wilayah-wilayah pinggiran. Masalahnya saat ini masih ada sekolah yang dianggap sudah dan kurang berkualitas. Karena itu, UU 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan SMA/SMK dikelola provinsi, menjadi alasan agar kualitas sekolah dalam satu manajemen terstandar. “Ini filosofi dalam penjelasan undang-undang. Kami akan melakukan standar agar tidak ada lagi yang namanya sekolah pinggiran dan sekolah tengah,” katanya.
Ke depan, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Prov Jatim, Dewan Pendidikan serta stakeholder terkait akan memetakan dan mengukur masalah kualitas pendidikan secara lebih detail. “Kami juga bekerjasama dengan TNI/Polri untuk melihat sekolah vokasional yang ‘nganggur’ dalam arti punya manajemen ruangan dan waktu, seperti STTAL tentang las bawah air. Ini kami akan kerjasamakan,” katanya.
Peringatan Hardiknas dengan tema ‘Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’ itu diharapkan mampu mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat serta menuntut kualitas yang semakin tinggi. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, secara angka hasil nilai UNBK memang mengalami penurunan. Nilai UN siswa SMK berada di bawah 55 sebanyak 55,47 persen dari total 199.070. Jumlah ini meningkat dari persentase tahun lalu yang hanya 44,2 persen. Sedangkan SMA, mencapai 85 persen siswa di bawah 55. Atau berjumlah 132.970 dari 156.196 peserta. Lalu tingkat MA, nilai siswa di bawah 55 sekitar 95 persen. Atau meliputi 56.917 dari 59.654 peserta UN. Padahal tahun lalu, jumlah siswa SMA dan MA yang memperoleh nilai dibawah 55 hanya 39,6 persen dari 231.945 siswa.
“Tetapi catatan pentingnya adalah nilai peserta UN ini jujur dan indeks integritas sekolah di Jatim mencapai 100 persen,” ungkap Saiful. Indeks integritas ini menjadi penting karena menjadi pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dan hasil yang membanggakan, Jatim berhasil menyumbang persentase tertinggi dalam SNMPTN tahun ini.
Saiful mengungkapkan, peningkatan kualitas pendidikan juga ditandai dengan geliat pendidikan vokasi yang terus berkembang. Salah satunya ialah persentase SMK : SMA dari 60 :40 telah berkembang menjadi 65:35. Sampai 2019 mendatang, rasio perbandingan SMK dan SMA ditargetkan bisa mencapai 70 : 30.
“Dari segi kualitas, SMK telah diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tutur Saiful. Dengan status BLUD, Saiful meyakinkan SMK akan dapat beroperasi lebih mandiri. Hal ini akan berdampak positif baik untuk peningkatan kualitas sekolah maupun kesejahteraan guru di dalamnya. “Banyak pihak sudah menanggapi rencana ini secara positif karena dampaknya memang positif,” pungkas dia.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 14 penghargaan diberikan oleh Gubernur Jatim untuk siswa dan sekolah. Beberapa di antaranya ialah, tiga siswa SMANOR dan pemenang Lomba Lingkungan Sehat Tingkat TK/RA, SD,MI, SMP, MTs, SMA/SMK/MA (11 pemenang). Selain itu, Gubernur Soekarwo juga menyematkan secara simbolik penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran dan kecakapan PNS pendidik yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun secara terus menerus hingga menjadi teladan. [tam]

Tags: