Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di ruang kerja, Rabu (25/6).
Pemprov, Bhirawa
Masih terus bergulirnya penolakan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya mendapatkan perhatian dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga independen ini menilai, penolakan tersebut tidak masuk akal dan justru semakin merendahkan martabat kaum hawa.
“Menjadi PSK itu merendahkan martabat wanita dan ini melanggar HAM. Belum lagi, human trafficking yang ada di tempat ini. Pemerintah harus segera mengungkap pihak yang merasa dirugikan dalam penutupan lokalisasi ini,” kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Siane Indriani ditemui usai menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf di ruang kerja wagub, Rabu (25/6).
Menurut dia, penolakan Dolly dan Jarak hanya dilakukan orang-orang yang menikmati keuntungan besar di bisnis esek-esek ini. Belum tentu para PSK dan korban human trafficking juga menolak penutupan Dolly dan Jarak. Karena, dengan penutupan lokalisasi para wanita ini bisa hidup bebas dan memilih pekerjaan yang lebih layak.
Siane Indriani menyatakan, Komnas HAM mendukung penutupan lokalisasi yang konon terbesar se-Asia Tenggara ini. Namun, tahapan dan pendampingan penutupan lokalisasi ini harus jelas. Jangan sampai para PSK kembali menekuni dunia hitam di tempat lain.
“Harus ada pendampingan pasca penutupan, sehingga mereka tidak menjadi PSK di tempat lain. Saya dengar baik pemprov maupun Pemkot Surabaya juga telah ada upaya untuk itu. Harus ada pemantauan, jangan sampai dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Perempuan asli Surabaya itu mengusulkan pada Pemkot Surabaya, agar Dolly nantinya disulap menjadi sentra kuliner dan ekonomi kreatif. “Surabaya ini dipenuhi orang kreatif, saya yakin Dolly bisa diubah menjadi pusat perekonomian,” katanya.
Dukungan Komnas HAM ini pun disambut positif Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Menurutnya, lokalisasi Dolly dan Jarak ini memiliki banyak pelanggaran HAM, sehingga perlu ditutup untuk menyelamatkan korban trafficking dan anak-anak di sekitar lokalisasi.
“Masa anak SD sudah familiar dengan hal yang berbau porno. Terus kate dadi opo nek gede (mau jadi apa besarnya nanti). Dolly sudah saatnya sekarang untuk ditutup. Dan banyak pihak yang mendukungnya,” ujar pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini.
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini berharap, agar Komnas HAM bisa ikut memantau dan memberikan pendampingan terhadap masalah ini. Sebab, langkah Pemkot Surabaya ini butuh dukungan dari banyak pihak, agar bisa berjalan mulus.
Sementara itu, kedatangan Komnas HAM menemui Wagub Jatim ini, selain untuk membahas masalah Dolly juga untuk menjajaki kerjasama antar kedua institusi ini. Kerjasama tersebut juga sebagai langkah preventif yang mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan berbagai permasalahan kemanusiaan.
Gus Ipul mengatakan, kerjasama dengan Komnas HAM bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya fokus pada pembangunan global semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan berpihak pada rakyat kecil.
“Misalnya, pembangunan kemanusiaan di eks lokalisasi Dolly. Nanti kita rumuskan, baik pencegahan, pemberdayaan dan pengawasan. Jadi agar tidak tumbuh lokalisasi baru, kita beri pendidikan, pelatihan, dan pemantauan kepada para penghuninya agar bisa memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang lebih bermartabat,” katanya. [iib]
