Kepala BKD Jatim Nurkholis menerima sertifikat akreditasi A penyelenggara penilaian kompetensi PNS dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (19/10).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim terus berupaya meningkatkan kualitas layanan asesmen bagi PNS melalui Unit Penilaian Kompetensi (UPK). Upaya tersebut terbukti membuahkan hasil dengan dikantonginya status akreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sertifikasi akreditasi A tersebut diserahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala BKD Jatim Nurkholis di Aula BKN, Jakarta Timur, Senin (19/10).
Akreditasi tersebut merupakan hasil uji kelayakan yang dilakukan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN terhadap UPK BKD Jatim pada September lalu. Dalam penilaian tersebut, UPK BKD Jatim dinilai berdasarkan manajemen organisasi, SDM UPK dan metode pelaksanaan penilaian.
“Hasil akreditasi ini merupakan dorongan ibu gubernur agar BKD Jatim senantiasa meningkatkan inovasi dan kualitasnya dalam memberikan layanan asesmen bagi PNS di Pemprov Jatim maupun PNS dari kabupaten / kota yang ingin memanfaatkan layanan UPK ini,” tutur Nurkholis dikonfirmasi usai menerima akreditasi dari BKN.
Nurkholis mengungkapkan, sejak UPK BKD Jatim didirikan pada tahun 2016, upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan. Hingga saat ini, di UPK tersebut ada delapan asesor kompetensi ASN yang telah tersertifikasi BKN. Masing-masing terdiri dari satu jenjang madya, dua asesor jenjang muda, dan lima asesor jenjang pratama.
“Jumlah asesor itu memang belum memenuhi harapan ideal. Namun, peningkatan kebutuhan asesor akan terus dilakukan bekerjasama dengan BKN dan perguruan tinggi negeri,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut.
Dalam penyerahan akreditasi tersebut, selain UPK BKD Jatim terdapat enam lembaga asesmen yang juga meraih akreditasi A. Di antaranya ialah penyelenggara asesmen Kemenkumham, LAN, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Pemprov Riau dan Pemprov NTT. Sementara itu, penyelenggara asesmen yang meraih akreditasi B antara lain BMKG dan Pemprov NTB. [tam]
