Untuk Modal UMKM, Gubernur Pangkas Anggaran SKPD

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Skema pembiayaan melalui sistem perbankan yang menggunakan APBD segera akan diluncurkan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Untuk menunjukkan keseriusan itu, mantan Sekdaprov Jatim bahkan telah mempresentasikannya dihadapan pimpinan DPRD Jatim pekan lalu.
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, pimpinan dewan menanyakan mengapa tidak menggunakan program padat karya dalam menghadapi melemahnya perekonomian saat ini. “Saya jawab kalau padat karya hanya jangka pendek, hanya 2 bulan. Itu kurang lama,” katanya, dikonfirmasi, Minggu (6/9).
Dia menjelaskan, setelah menghitung didapatkan kurang lebih angka maksimal Rp20 juta yang bisa dikreditkan untuk pelaku UMKM yang paling kecil. “Jika UMKM itu memilik dua atau tiga tenaga kerja, kan bisa bekerja sepanjang tahun tidak berhenti. Kalau padat karya kan sebentar saja hanya dua bulan,” jelasnya.
Pakde Karwo juga mencontohkan, jika ada uang Rp2 triliun, maka akan ada sekitar 10.000 tenaga kerja yang bekerja terus sepanjang tahun. Ini dinilai lebih produktif dari pada program padat karya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pada 14 September 2015 mendatang akan menyampaikan program ini ke para ketua komisi, para ketua fraksi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Pakde juga akan menyampaikan jika kredit murah ini jangan sampai jatuh ke yang lain.
“Nanti pos ayat penggunaannya dan laporan seperti apa DPRD akan ikut mengawasi. Tapi dari segi keputusan politik tetap setuju dan sependapat bahwa ini adalah solusi terhadap krisis, bukan lewat padat karya tapi dengan skema pembiayaan,” paparnya.
Kelompok UMKM yang dipandang layak untuk mendapat kucuran modal ini, kata Pakde Karwo, sudah ada by nema by address dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Nanti landing sector ada di BPR kabupaten dan kota. “Nanti yang menetukan adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan OJK juga sangat setuju untuk program ini sekaligus akan mengawasi program ini,” katanya.
Pakde Karwo menginformasikan juga bahwa menurut OJK model ini sebenarnya tidak ikut dalam pembiayaan perbankan, juga tidak perlu perda. “Program ini bukan hibah, jadi uangnya tidak habis, bisa berputar di masyarakat. Ini yang namanya membangun enterpreunership di masyarakat,” jelasnya.
Diharapkan program ini bisa segera dijalankan akhir tahun ini. Namun yang menjadi korban dengan program ini adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah), terutama SKPD yang sering atau berhubungan langsung dengan dana hibah untuk masyarakat.
“Kita akui program SKPD akan terganggu dan ini yang akan saya jelaskan kepada seluruh SKPD. Saya akan katakan peranan SKPD akan berkurang karena program hibah akan kita ganti dengan sistem perbankan,” pungkasnya. [iib]

Tags: