UPT PSAB Overload Harus Jadi Stressing Dinsos Jatim

Sekretaris Dinsos Jatim, Unggul Hadikusumo saat menyerahkan CAA kepada COTA. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Tempat penampunan anak balita di UPT PSAB (Unit Pelayanan Terpadu Pelayanan Sosial Anak Balita) Dinas Sosial Provinsi Jatim yang terletak di Jl Monginsidi, Sidoarjo, kondisinya kini sudah overload atau kelebihan.
Bahkan pihak UPT PSAB sampai menunda pengiriman anak terlantar dari beberapa daerah di Jatim. Sehingga Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Hj Anik Maslachah S Pd MSi agar menjadikan stressing atau perhatian Dinas Sosial Provinsi Jatim.
Kondisi ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim yang diwakili Sekretarisnya, Unggul Hadikusumo usai penyerahan terhadap 16 CAA (Calon Anak Asuh) kepada COTA (Calon Orang Tua Asuh), Rabu (27/7) di ruang pertemuan UPT PSAB Jatim di Sidoarjo.
Menurut Unggul, data yang tercatat di tempat penampungan UPT PSAB kapasitasnya hanya sekitar 50 anak, sementara jumlah anak-anak balita yang tertampung sekitar 58 anak, belum lagi yang mau antri untuk masuk.
”Mulai Bulan Maret hingga kini, kami sudah menerima anak-anak Balita sekitar 15 anak. Maka saya berharap jangan lagi anak-anak yang terlantar, apalagi dibuang orangtua yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya.
Sementara Kepala UPT PSAB Provinsi Jatim, Ilonka Sukmawati mangaku, kalau kondisi overload ini tentu saja sangat mengganggu dalam pelaksanaan administrasi, kurangnya sarana dan prasarana serta akan menambah beban SDMnya. ”Jika ada bebarapa anak-anak yang mengalami sakit, dan harus dibawa berobat ke RS. Maka, petugas kami harus menunggui, dengan kondisi itu berarti SDM kami berkurang lagi,” katanya.
Anik Maslachah yang hadir dalam penyerahan CAA kepada COTA itu menegaskan kalau kondisi overload terjadi karena banyaknya kejadian-kejadian pelecehan seksual, yang diawali dengan adanya kejahatan Miras maupun Narkoba. Kondisi sekarang ini sudah mendekati darurat, sehingga banyak anak-anak yang terlantar, banyak orangtua yang tidak bertanggungjawab. ”Akhirnya terjadi penundaan penampungan di UPT PSAB ini,” katanya.
Kondisi ini terjadi karena memang tidak adanya keseimbangan antara anggaran yang diberikan dengan kondisi tempat maupun ruangan yang ada. Jadi pemerintah masih sangat kurang perhatiannya terhadap anak-anak terlantar.
Padahal anak-anak terlantar harus menjadi tanggungjawab pemerintah, mulai psikis, kebutuhan gizi maupun kebutuhan tempat. Juga pendidikan, perlindungan juga tak kalah pentingnya untuk diperhatikan. ”Maka di Jatim pada Bulan Agustus nanti ada pengesahan PAD 2016. Sehingga kondisi ini harus menjadi stressing pemerintah Jatim untuk mengalokasikan anggaran untuk anak-anak terlantar ini,” tegas politisi PKB Sidoarjo ini. [ach]