Urgensi Big Data Penerima Bantuan Sosial

Oleh :
Hery Santoso
Penulis adalah aparat sipil negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur

Tumpang tindih, itulah kata yang sering kita dengar ketika penyaluran bantuan diserahkan ke masyarakat, setiap ada bencana baik alam maupun non alam seperti pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak antar masyarakat saling bertengkar karena ada yang mampu tapi menerima bantuan, sedangkan yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan. Bahkan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga ada yang berselisih terkait data bantuan. Lihatnya saja bagaimana ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Mengapa setiap tahun atau setiap ada bencana selalu terjadi tumpang tindih dan mengapa tidak ada big data penerima bantuan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/per by name by address antara Pemerintah dan Lembaga Sosial Non Pemerintah. Kalau big data ini ada, potensi uang yang terkumpul dari sumbangan masyarakat dan bantuan dari Pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak ada yang menerima bantuan ganda maupun yang seharusnya menerima tidak menerima bantuan.

Pandemi Covid-19 merupakan titik awal perlunya penyatuan data penerima bantuan antar Pemeritah Pusat dan Daerah dan juga data dari Lembaga Sosial Non Pemerintah. Data terakhir baik yang terkonfirmasi maupun pasien meninggal karena Covid-19 di Indonesia semakin lama terus meningkat.

Data per 16 Juli 2020 sudah tercatat yang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 81.668 kasus, sembuh 40.345 kasus, dan meninggal 3.873 kasus, Jawa Timur masih menjadi wilayah Provinsi yang paling tinggi angka terkonfirmasi maupun meninggalnya.

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia sangat kompleks mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat terdampak tidak hanya 1 (satu) bulan tapi bisa melebihi karena prediksi pandemi COVID-19 berakhir belum ada kejelasan yang pasti.

Dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan 3 hal dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu keselamatan kesehatan, social safety net (jaring pengaman sosial) dan dampak ekonomi. Berbagai paket dari 3 (tiga) kebijakan itu pun sudah disalurkan oleh masing-masing kementerian terkait.

Sesuai data Kementerian Sosial RI, bahwa dalam social safety net (jaring pengaman sosial) dampak COVID-19 akan memberikan bantuan sosial tunai, sembako dan lain lain pada masyarakat yang telah masuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) baru atau perluasan bantuan sosial program keluarga harapan sebanyak 20 juta, sedangkan Bantuan Sosial Tunai diluar PKH dan KPM sebanyak 9 juta penduduk.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu : (1) . Permasalahan sosial ini dapat teratasi; (2). Kebutuhan dasar masyarakat segera dapat dipenuhi; (3). Setelah pandemi Covid-19 berakhir masyarakat tidak mengalami ketergantungan dan (4). Penyaluran bantuan diterima secara tepat sasaran dan tidak ada yang menerima ganda maupun yang tidak menerima bantuan sama sekali.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui, ada masalah soal data dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan yang menjadi akar masalahnya adalah sinkronisasi data antara Pemerintah Pusat (Kemensos RI) dan Pemerintah Daerah, sesuai data per tanggal 6 Mei masih ada 13 kabupaten/kota yang sama sekali belum meng-input data ke SIKS-NG Kemensos. Ada 120 kabupaten/kota masih proses dan yang sudah masuk 100 persen data ada 371 Kabupaten/Kota (72 %), (Liputan6.com, Kamis (7/5/2020)).

Disamping Pemerintah Pusat maupun Daerah yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19, terdapat juga bantuan dari Lembaga Non Pemerintah yang dikoordinir oleh Media Televisi secara insidentil/ketika ada bencana (Metro TV, TV One, Kompas, Indosiar dll), maupun Lembaga Sosial lainnya yang mempunyai donator bulanan (ACT, Kitabisa, YDSF, Nurul Hayat dll).

Langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan dibantu support data dari Lembaga Sosial Non Pemerintah terkait data penerima bantuan, adalah pertama dengan pembuatan big data penerima bantuan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/per by name by address yang dipadankan dengan Kartu Keluarga (KK); kedua menampilkan data penerima bantuan sementara (seperti Daftar Pemilih Sementara waktu pilpres/pileg) baik di aplikasi Bantuan Sosial yang bisa didownload lewat HP, website Kemensos maupun Pemerintah Daerah masing-masing serta ditempel di kantor Kelurahan atau Rukun Warga/Dusun yang berisi tentang nama penerima bantuan/by name by address, jenis bantuan yang diterima, nama pemberi bantuan (Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah) dan saluran pengaduan/penyampaian aspirasi, ketiga membuat penyederhanaan kebijakan terkait perubahan data (baik penambahan/pengurangan) penerima bantuan hanya berhenti pada tingkatan desa/kelurahan yang kemudian menjadi bahan perbaharuan data di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan keempat mengefektikan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan terkait penyaluran bantuan.

—————– *** ——————

Tags: