Urgensi dan Logika Perpanjangan PPKM Darurat

Novi Puji Lestari

Oleh :
Novi Puji Lestari
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Urgensi dan logika kebijakan perpanjangan PPKM darurat, mau tidak mau memang harus diterapkan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Memburuknya situasi pandemi tentu dengan sendirinya berdampak negatif terhadap kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Situasi itupun mengantarkan pada pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada suka tidak suka yang besar kemungkinan akan sangat bergantung pada keberakhiran pandemi Covid-19.

Persoalannya lagi, pandemi di Indonesia dari hari ke hari masih mengerikan. Rekor kematian terbanyak selama pandemi Covid-19 Indonesia hingga kini masih terjadi, yang hingga kini akhirnya berdampak pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang seharusnya berkakhir 20 Juli. Justru PPKM Darurat kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Realitas tersebut, tentu saja akan menahan pemulihan ekonomi nasional.

Dilema perpanjangan PPKM darurat

Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Bila tren kasus terus mengalami penurunan, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap. Pelonggaran dan pengetatan PPKM memang membawa dilemma tersendiri. Jika terlonggarkan tentu berpotensi berbahaya, mengingat kondisi saat ini masih rawan. Namun, disisi lain perpanjangan PPKM Darurat dengan nama PPKM level 4 kali ini membawa konsekwensi memburuknya situasi perekonomian nasional.

Perpanjangan PPKM darurat ini bisa terdiprediksi akan membuat ekonomi di kuartal III sulit untuk tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi kuartal III terprediksi akan terkontraksi minus 0,5 persen. Kalaupun bisa tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai 1,5 persen saja. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III, besar kemungkinan skenario terburuknya akan kontraksi minus 0,5 persen dan batas atas pertumbuhan positif 1,5 persen di kuartal ke III, (Kontan, 21/7/2021).

Secara umum kondisi perpanjangan PPKM Darurat dapat memukul perekonomian lebih dalam. Terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti ritel, transportasi, perhotelan dan restoran akan mengalami tekanan yang lebih besar. Jika di awal pandemi perusahaan masih memiliki simpanan dan cash flow yang lancar, ketika sudah satu tahun lebih pandemi tidak sedikit perusahaan yang merumahkan karyawan dan jual aset karena cash flow tertekan.

Perpanjangan PPKM Darurat bisa berpotensi membuat para pengusaha menagih kompensasi dan bantuan kepada pemerintah. Khususnya, pengusaha hotel dan restoran yang terimbas PPKM darurat. Situasi itupun, besar kemungkinan membuka potensi adanya perusahaan yang mengajukan penundaan bayar utang bahkan mengajukan pailit akan meningkat pada kuartal III ini. Kondisi tersebut tentunya bisa mendorong kenaikan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga berdampak pula kepada angka kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan dampaknya memicu PHK massal di berbagai sektor.

Situasi itupun, bisa berpotensi menambah angka kemiskinan dari . proyeksinya bisa bertambah satu sampai 1,5 juta orang pada September 2021 dibanding September 2020. Kondisi itu berangkat dari data penduduk miskin BPS pada Maret 2021 meningkat 0,36 persen dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021. Terlebih, bulan Juli sampai September ini sangat krusial bagi ekonomi. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi dan kesehatan saat ini, masih menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi bangsa dan negeri ini.

Pemulihan ekonomi dan kesehatan

Mensinergikan pemulihan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemic Covid-19 saat ini memang suatu pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Terlebih hanya pemerintah saja. Itu artinya, semua pihak haruslah bersatu padu untuk bersama-sama memerangi pandemi ini secara seksama. Salah satunya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta tetap arif dan bijak dalam menghadapi situasi saat ini, sehingga tidak saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Upaya-upaya itu harus konsisten kita sadari bersama agar bangsa dan negeri ini bisa keluar dari krisis pandemi ini. Nah, disini ada beberapa solusi yang ingin penulis tawarkan terkait pemulihan ekonomi dan kesehatan di tengah PPKM level 4.

Pertama, pemerintah sekiranya bisa membantu meringankan pengusaha hotel dan restoran dengan memberikan pelonggaran pajak dan retribusi daerah, biaya listrik, kewajiban perbankan, subsidi gaji pegawai, tarif sewa, dan sebagainya. Sebab, meskipun tidak beroperasi, pengusaha tetap harus membayar semua biaya tersebut.

Kedua, pemerintah harus siap dengan konsekuensi untuk memberikan stimulus-stimulus ekonomi yang dibutuhkan para pelaku usaha agar tetap menjalankan kegiatan ekonomi di tengah berlangsungnya PPKM Level 4. Stimulus bagi pelaku usaha yang diharapkan antara lain berupa stimulus permodalan dan kredit. Dalam hal ini, harus ada stimulus berupa penyuntikan modal baru kepada pelaku usaha yang terdampak PPKM darurat, khususnya UMKM. Stimulus ini idealnya diperbesar agar penerimanya juga lebih banyak.

Ketiga, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif Covid-19. Selebihnya, pemerintah perlu melakukan pergeseran (refocusing) anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dan memperkuat APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Keempat, pemerintah pusat dan daerah perlu lebih serius dan ketat dalam penanganan PPKM Level 4 ini, agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian Covid-19 nasional sesuai dengan jadwal awal dari 20 – 25 Juli, maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi.

Berangkat dari keempat solusi yang penulis tawarkan dalam proses pemulihan ekonomi dan kesehatan di tengah PPKM level 4, besar kemungkinan jika diaplikasikan secara seksama dan bijak akan berpotensi meringankan dan mengeluarkan bangsa dan negeri ini dari krisis pandemi covid-19. Untuk itu, saatnya kita bersatu untuk mentaati aturan yang ada, sebagai bentuk kepatuhan, sekaligus kesadaran agar pemulihan ekonomi dan kesehatan negeri ini cepat tercapai sesuai dengan target dan bangsa ini bisa segera keluar dari krisis pandemi covid-19.

———- *** ———

Tags: