Urgensi Kawal Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Karikatur Ilustrasi

Sektor pertanian dalam suatu negara merupakan sektor yang urgen untuk terperhatikan dan terkawalkan dengan baik oleh pemerintah. Pasalnya, sektor pertanian sangat menentukan kondisi rakyat bangsa dan negara yang akan datang. Kebutuhan tersier bisa ditunda, tapi makanan, pertanian tidak bisa tertunda. Berangkat dari kenyataan itulah, pengkualitasan hasil pertanian perlu peran aktif pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Hal urgen yang saat ini perlu terkawalkan oleh pemerintah guna mewujudkan ketersediaan pangan adalah adanya ketersediaan pupuk bagi petani. Fakta tersebut, perlu terperhatikan seiring dengan harga pupuk dunia yang semakin naik. Untuk itu, butuh sinergisitas semua pihak untuk mencari langkah paling tepat agar pupuk di Indonesia tidak bersoal. Melalui PP, UU dan Permentan No 10 tahun 2022, terharapkan ketersediaan pupuk Indonesia tidak bersoal.

Merujuk data PT Pupuk Indonesia (Persero), jumlah stok pupuk bersubsidi Urea dan NPK secara nasional tersedia sesuai ketentuan pemerintah. Stok tersebut siap memenuhi alokasi pupuk bersubsidi untuk menyambut musim tanam pada musim kemarau. Detailnya, stok pupuk bersubsidi Urea dan NPK berjumlah 857.504 ton. Rinciannya, stok pupuk Urea 457.785 ton dan NPK 399.719 ton. Selain pupuk bersubsidi Urea dan NPK, Pupuk Indonesia juga masih memiliki stok untuk tiga jenis pupuk bersubsidi lainnya, yaitu pupuk SP-36 sejumlah 13.572 ton, pupuk ZA 58.565, dan pupuk Organik 33.286 ton, (Republika, 2/8/2022).

Namun, kendati demikian para petani masih harus memperhatikan ketersediaan dan aturan regulasi terkait pupuk tersebut. Pasalnya, sesuai dengan regulasi Permentan No. 10 Tahun 2022, kedepannya terdapat pembatasan pupuk bersubsidi. Sebelumnya, alokasi pupuk subsidi terperuntukan 70 jenis komoditas. Saat ini, pupuk subsidi hanya diperuntukkan 9 komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang putih, bawang merah, tebu rakyat, kakao dan kopi. Mengingat keterbatasan ketersediaan pupuk subsidi tersebut maka sudah semestikan Permentan perlu mengawal alokasi ketersediaan pupuk tersebut dari pusat kepada pemerintah daerah secara komprehensif dan penuh pengawasan agar tepat sasaran.

Gomoyo Mumpuni Ningsih
Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Tags: