Urgensi Literasi Tentang Haji

Oleh :
Sholahuddin Al-Fatih
Dosen Fakultas Hukum UMM

Genap dua tahun masyarakat di negeri ini tak bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 (3/6), pemerintah mengambil sikap dengan tidak memberangkatkan jamaah haji ke Arab Saudi pada tahun ini. Beragam alasan disampaikan oleh pemerintah, diantaranya: 1) Mengutamakan keselamatan jiwa jamaah haji di tengah tingginya transmisi dan mutasi baru Covid-19; 2) Menjalankan amanah kewajiban pemerintah memberikan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; hingga 3) Ketiadaan informasi resmi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dari Pemerintah Arab Saudi, baik itu berkaitan dengan nota kesepahaman, jumlah kuota jamaah haji tiap negara maupun syarat teknis lainnya.

Terlepas dari alasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut, pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini kemudian bergulir menjadi bola panas di tengah masyarakat. Banyak isu miring yang berkembang, seperti ketiadaan dana haji hingga larangan memasuki Arab Saudi karena beda jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Agar tidak berlarut-larut, perlu kiranya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar terkait dilema penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

Kedudukan Hukum

Pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini tertuang dalam bentuk Keputusan Menteri Agama. Dalam hukum, Keputusan atau beschikking selalu bersifat individual, konkrit dan sekali selesai (Jimly; 2010). Sehingga, secara kaidah ilmu perundang-undangan, tindakan pemerintah dalam menuangkan produk hukum berupa beschikking tersebut sudah benar. Apabila ada masyarakat yang ingin menggugat beschikking tersebut, maka bisa mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim PTUN nantinya akan memutus, apakah sebuah beschikking tersebut sudah benar sesuai kebutuhan dan kaidahnya atau justru bertentangan.

Sementara itu, hukum juga menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Hadjon; 1987). Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia di tahun ini, tentu juga bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam hukum Islam, yaitu Maqashid Syariah atau lima hukum dasar, salah satunya adalah hifdzun-nafs atau menjaga keselamatan jiwa. Setidaknya, pemerintah berikhtiar agar transmisi Covid-19 bisa dikendalikan, salah satunya melalui pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini.

Audit Dana Haji

Selain dari aspek perlindungan hukum tersebut, pembatalan keberangkatan haji tahun ini juga memicu gelombang permintaan audit dana haji. Padahal, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengeluarkan pernyataan bahwa dana haji telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bahkan, status hasil audit dana haji oleh BPK mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingginya gelombang permintaan masyarakat untuk meminta audit dana haji, kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya literasi haji yang mereka miliki. Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika pemerintah, baik Kemenag maupun BPKH melakukan konferensi pers untuk menjelaskan hasil audit dana haji tersebut.

Masyarakat berhak memperoleh informasi terkait dana haji yang sudah mereka setorkan. Setali tiga uang, konferensi pers terkait hasil audit dana haji juga bisa menjadi momen silaturahmi antara BPKH dengan masyarakat selaku penyetor dan pemilik dana haji. Melalui momen konferensi pers tersebut pula, pemerintah bisa menyampaikan hasil investasi yang dilakukan menggunakan dana haji dan membuktikan kepada masyarakat bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini bisa menumbuhkan public trust di tengah masyarakat, di saat kekhawatiran resesi akibat beban hutang yang ditanggung oleh beberapa BUMN seperti Garuda Indonesia hingga PLN.

Optimalisasi Peran

Dua tahun Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke tanah suci karena faktor pandemi. Artinya, dua tahun pula dana haji milik masyarakat mengendap. Sehingga, wajar jika masyarakat bertanya, digunakan untuk apa dana haji yang sudah mereka setorkan selama ini. Saat awal pembentukan BPKH, pemerintah optimis bisa meniru negara tetangga Malaysia, dalam pengelolaan dana haji. Namun, sejauh ini belum ada laporan resmi dari pemerintah mengenai keberhasilan investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Sehingga, pemerintah perlu mendorong BPKH agar bisa mengoptimalkan peran sentral yang dimilikinya.

Padahal, per Maret 2021 lalu, BPKH mengelola dana haji sebesar Rp. 149,15 Triliun (BPKH, 2021). Sayangnya, dana haji yang begitu besar, tidak di dukung dengan mekanisme pengawasna yang cukup baik. Bahkan, pemerintah membubarkan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada tahun 2020 lalu dan mengalihkan fungsi pengawasan ke Kemenag. Oleh karenanya, perlu di munculkan LSM yang tupoksinya mengawasi penyelenggaraan haji dan umroh, misalnya saja dengan nama Indonesia Hajj Watch atau Indonesia Umrah Watch dan sejenisnya. Sebab dana yang besar dan kekuasaan yang mutlak, memang berpotensi menghadirkan dugaan korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme). Seperti yang populer di dalilkan oleh Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat dan stakeholders terkait perlu melakukan sinergi untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang mabrur. Tanpa adanya sinergi, penyelenggaraan ibadah haji hanya akan menimbulkan prasangka buruk di sana-sini. Lebih lagi jika dibumbui dengan kritik tanpa adanya tawaran solusi. Sehingga, menyuarakan literasi haji di masa pandemi seperti ini, menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang kecewa karena ibadah hajinya tertunda, terlepas bahwa sesungguhnya haji bagi umat Islam adalah panggilan dari Tuhan. Bagian dari rukun Islam kelima yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.

———- *** ————-

Rate this article!
Tags: