Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah

Maraknya kasus pelecehan seksual sepanjang tahun 2021 di negeri ini sungguh menyisakan geram dan keperihatikan publik bersama. Ironisnya lagi, kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual itu justru malah terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannya pun beragam, mulai dari santri, mahasiswa, pegawai di lembaga negara, istri tahanan sampai difabel. Logis adanya, jika realitas itupun mengundang keprihatinan dan sorotan publik.

Merujuk data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Begitupun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang 2021 terdapat 207 anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di satuan pendidika. Kasus terbanyak di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag): 14 kasus (77,78 persen). Kemudian di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi: empat kasus (22,22 persen). Kasus kekerasan seksual mayoritas terjadi di boarding school: 12 kasus (66,66 persen). Menyusul kemudian di sekolah tidak berasrama: enam kasus (33,34 persen), (Republika, 29/12/2021).

Itu artinya, sepanjang tahun 2021 kasus pelecehan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan bener-bener marak di negeri ini. Terutama didominasi di Satuan Pendidikan yang bernaung di Kemenag. Mengingat akan hal tersebut dan agar kejadian tidak terus berulang maka, sudah saatnya KPAI perlu mendorong Kementerian Agama memiliki peraturan menteri seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan pendidikan.

Selebihnya, KPAI juga perlu terus mendorong Kemendikbudristek untuk mensosialisasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 secara luas kepada dinas-dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Sekaligus, sudah saatnya juga KPAI perlu mendorong Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk membangun sistem perlindungan terhadap peserta didik selama berada di lingkungan satuan pendidikan dengan sistem berlapis.

Masyhud
Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Tags: