SEBANYAK 7,2 juta peserta didik akan mengikuti ujian nasional (UN) tahun 2015 berbasis komputer, secara online. Tidak ada lagi kertas soal ujian maupun lembar jawaban, melainkan tampilan monitor. Ini (mestinya) memudahkan dan meringankan peserta UN maupun pemerintah. Karena itu diperlukan try-out masif, juga persiapan komputer yang menjamin kelancaran UN online.
Sebanyak 7,2 juta peserta didik akan mengikuti UN tahun 2015. Di Jawa Timur sebanyak 1 juta lebih peserta didik setingkat SMP/MTs dan SMU/MA serta SMK akan menempuh ujian akhir oleh pemerintah itu.Pelaksanaan UN tahun ini menandai perubahan paradigma pemerintah tentang evaluasi belajar tahap akhir. Yakni, pemerintah memberlakukan UN sebagai bahan evaluasi standarisasi kependidikan. Bukan sebagai eksekusi kelulusan peserta didik.
Lebih lagi, berdasarUU Sisdiknastahun 2003, bahwa UN merupakan domain (hak) sekolah.Kini kelulusan 50% ditentukan satuan pendidikan (sekolah), dan 50% hasil UN.Namun tetap saja, UN yang diselenggarakan pemerintah pusat (Kementerian) memiliki porsi besar. Padahal terdapat pasal 58 ayat (1), yang lebih jelas mengatur evaluasi belajar tahap akhir. Secara tekstual dinyatakan:”Evaluasihasilbelajarpesertadidikdilakukan oleh pendidikuntukmemantau proses, kemajuan, danperbaikanhasilbelajarpesertadidiksecaraberkesinambungan.”
Maka UN ataupun evaluasi belajar menjadi domain (hak) sekolah, bukan domainpemerintah. Seyogianya, porsi pemerintah dikurangi sampai sekecil-kecilnya. Sebagaimana kelulusan untuk tingkat SD, seluruhnya ditentukan oleh ujian sekolah. Bahkan seluruh urusan sekolah (kecuali patokan kurikulum danseragam sekolah) tetap ditentukan secara nasional.
Eksekusi kelulusan memang lazim menjadi domain sekolah. Tiada yang lebih tahu situasi dan kondisi murid (sampai secara personal)kecuali guru di sekolah. Namun harus diakui, tak jarang kompetensi guru masih menjadi kendala. Guru yang in-kompeten atau under-kompeten, pasti tidak mencerminkan kondisi kependidikan seperti diamanatkan konstitusi.
UUD pasal 31 ayat (5), mengamanatkan,”Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”Terdapat frasa kata “menjunjung tinggi nilai-nilai agama.”Artinya, proses belajarf mengajar di sekolah bukan sekedar menggenjot kemampuan kognitif (IQ, intelectual quotient).
Begitu pula UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memiliki amanat terhadap guru. Pada pasal 40 ayat (2) huruf a, mengamanatkan:”Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.” Guruwajib menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis!
Kenyataannya, banyak guru belum memenuhi amanat UU. Kewajibannya digantikan oleh tutor pada lembaga bimbingan belajar. Ini problem keguruan, dimulai dari awal rekrutmen.Terutama rekrutmen guru CPNS (dekade 1980-an), bukan hanya berdasar kompetensi akademik. Melainkan masih kental disusupi KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme). Maka wajar manakala pemerintah pusat kurang percaya terhadap penilaian kompetensi peserta didik oleh guru.
Kompetensi keguruan niscaya mempengaruhi kompetensi peserta didik. Pemerintah memiliki kepentingan mengetahui kompetensi, melalui penyelenggaraan UN yang lebih fair. Diantaranya melalui UN berbasis kompeter.Tatacara UN, niscaya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan UN secara online, adalah meringankan beban pemerintah. Diantaranya, biaya pelaksanaan UN bisa dihemat sampai 50% (sebesar Rp 290 milyar). Yakni dari ongkos cetak lembar soal dan lembar jawaban, beserta biaya distribusinya.
Juga tidak perlu ongkos pengawalan soal, sejak di percetakan sampai tiba di sekolah-sekolah. Penyelenggaraan UN setiap tahun masih selalu di-iringi kasus-kasus kebocoran soal, serta kebocoran jawaban. Menghilangkan kebocoran, tentu hanya dengan memperbanyak variasi sampai ratusan varian. Sehingga sukses UN hanya bisa dilalui melalui belajar lebih intensif, dan berdoa.
———— 000 ————
