Usaha Tambang Pengerukan Tanah Tak Berizin di Kabupaten Malang Terancam Pidana

Lokasi penambangan tanah galian C di wilayah Kec Wajak, Kab Malang yang diduga tidak memiliki izin pertambangan. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Beberapa lahan pertambangan tanah urug atau galian C di wilayah Kabupaten Malang yang dikelola masyarakat setempat, diduga sebagian tidak memiliki izin pertambangan. Sehingga usaha pertambangan yang dilakukannya tersebut ilegal atau tidak berizin.

Karena untuk usaha penambangan galian C tersebut harus memiliki izin, yang sebelumnya izin melalui Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambahangan, yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun kemudian, melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2029 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana kini pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Dari adanya penambangan tanah urug yang diduga ilegal, maka salah satu masyarakat mengadukan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya terkait penambangan tanah urug di wilayah Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sedangkan dari surat pengaduan itu, disebutkan bahwa penambangan tanah urug itu merupakan milik salah satu anggota dewan Kabupaten Malang. Namun, ada versi lain kepemilikan tanah urug tersebut, ada yang menyebutkan jika lahan itu dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sehingga dengan adanya pengaduan masyarakat Kabupaten Malang ke PWI Malang Raya terkait dugaan lokasi penambangan tanah urug yang tidak memiliki izin, maka hal itu membuat Pemerhati Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya Eric Armando Talla, Rabu (6/12), dikonfirmasi Bhirawa melalui telepon selulernya memberikan tanggapan, menurut pendapat saya, pembinaan pemerintah daerah kepada pemilik tambang galian C kurang pas. Karena melakukan penambangan galian C itu jelas-jelas melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Jika ada pengusaha pertambangan galian C tidak memiliki izin, maka pelaku akan dikenakan pidana, karena UU tentang pertambangan itu jelas. Untuk itu, agar kerusakan lingkungan tidak terlalu meluas di Kabupaten Malang, maka pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus berani menindak dan memproses hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Sub Koordinator Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Pujangkoro Bayu mengatakan, bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pengecekan lokasi ada aduan tersebut, terlebih pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga telah bersurat untuk menanyakan tentang izin penambangan tanah tersebut. Sedangkan surat dari Pemkab itu, sudah kami terima pada beberapa waktu lalu, dan kami telah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan di lokasi.

Dalam perkara ini, dia mengatakan, pihakya telah menurunkan tim ke wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang beranggotakan dari Intel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ahli hukum, dan beberapa pegawai DESDM Provinsi Jatim. “Jika terbukti tidak memiliki izin pertambangan, maka pihaknya akan kita berikan pembinaan agar mereka mengurus izin pertambangan tanah galian C sesuai UU pertambangan,” ujarnya.

Perlu diketahui, informasi yang didapat Bhirawa dari Bagian SDA Pemkab Malang, bahwa tanggal 30 November-1 Desember 2023, ESDM dan Satpol PP, yang juga didampaingi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dan Bagian SDA Kabupaten Malang sudah melakukan peninjauan ke lokasi pertambangan di wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. [cyn.bb].

Tags: