Usai Atasi Kebocoran, Target Retribusi Parkir Kota Batu Naik Signifikan

Dengan memperbaiki sistem manajemen dan penerapan parkir berlangganan diharapkan target PAD sektor parkir tahun ini bisa tercapai.(Bhirawa/ Anas Bahtiar).

Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan perbaikan sistem untuk mengatasi tingginya tingkat kebocoran retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki sistem manajemen dan menerapkan parkir berlangganan. Dengan perubahan ini maka target pendapatan parkir dinaikkan cukup signifikan.

Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir ditetapkan sebesar Rp 8,5 miliar. Padahal tahun sebelumnya PAD sektor ini hanya Rp 600 juta. “Di tahun sebelumnya target Rp 600 juta itupun juga tidak tercapai atau hanya terpenuhi Rp 305 juta,” ujar Kadishub Batu, Imam Suryono, Selasa (19/1).

Ia menjelaskan dalam metode baru ini para juru parkir harus menyetorkan perolehan retribusi parkirnya melalui rekening bank. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyetoran retribusi parkir dilakukan secara manual.

Selain itu, untuk mencegah kebocoran PAD sektor parkir, Dishub juga menerapkan sistem parkir berlangganan. Hal ini untuk menggantikan sistem karcis parkr yang selama ini dianggap tidak berjalan maksimal. Karena banyak oknum yang tidak memberikan karcis parkir kepada para pemilik kendaraan yang sedang parkir.

“Supaya tidak ada permainan, retribusi parkir langsung disetor rekening Bank Jatim. Jadi kita bisa memantau persis bagaimana perolehan parkir pada setiap titik,” jelas Imam.

Pihaknya juga telah mengkalkulasikan perolehan parkir pada masing-masing titik. Hal ini untuk mengukur apakah ada kebocoran di titik- titik parkir tersebut. Untuk melaksanakan sistem parkir baru ini, pada tahun 2020 lalu Pemkot Batu dan DPRD telah menyiapkan regulasinya. Yaitu, Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan.

Regulasi ini menggantikan perda parkir sebelumnya, yakni Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2010. Dalam perda lama, dirinci tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1000, roda empat Rp 2000. Serta kendaraan niaga hingga bus sebesar Rp 5000 sampai Rp 10 ribu. Sedangkan dalam perda baru ada kenaikan tarif parkir. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2000, mobil pribadi maupun pick up dan taksi sebesar Rp 3000. Bus mini dan kendaraan niaga sebesar Rp 5000. Serta bus, truck maupun truk gandengan sebesar Rp 10 ribu.

Untuk melaksanakan perda baru ini, pemkot telah membuat aturan turunan berupa dua Peraturan Walikota (Perwali). Yaitu, Perwali Nomor 148 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Parkir, dan Perwali Nomor 149 tentang tata cara pemungutan pelaksanaan penarikan retribusi tepi jalan umum.

Diketahui, saat ini prosentase perolehan parkir Kota Batu sudah lebih besar untuk jukir, yaitu 60:40. 60 persen pendapatan parkir diperuntukan juru parkir, sedangkan 40 persen baru disetor ke Kas Daerah. “Untuk itu kedisiplinan para jukir juga harus ditegakkan. Mereka harus memiliki sifat profesionalitas yang tinggi. Untuk para jukir yang masih tak menaati peraturan akan langsung dilakukan pembinaan. Jika melalui pembinaan masih saja diulangi, sudah pasti akan diganti dengan jukir lain,” pungkas Imam.[nas]

Tags: