Dr Ir Budi Setiawan MMT
Pemprov, Bhirawa
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan awal April 2018. Hasilnya, Musrenbang yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota tersebut menghasilkan usulan 2.617 kegiatan.
“Usulan hasil pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota yang masuk pada e-Planing Provinsi Jatim adalah sebanyak 2.617 kegiatan, dengan total anggaran Rp6,563 triliun,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT, dikonfirmasi, Kamis (19/4).
Dari seluruh usulan tersebut, lanjut Budi, yang paling banyak atau 78,57 persen didominasi kelompok bidang prasarana wilayah (praswil). Yaitu mencapai Rp5 triliun lebih, disusul kelompok bidang sosial budaya 13,02 persen atau Rp959 miliar lebih. Kemudian bidang ekonomi 8,42 persen atau Rp619 miliar lebih.
“Usulan-usulan tersebut dibahas melalui trilateral meeting bersama Bappeda kabupaten/kota, perangkat daerah provinsi, dan Bappeda provinsi dalam sidang kelompok yang dilaksanakan mulai tadi malam hingga hari ini (kemarin, red),” ujar mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim ini.
Untuk proses penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan ditingkat provinsi, kata Budi, meliputi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jatim yang melibatkan unsur Bappeda kabupaten/kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Jatim, membahas Rancangan Tema dan Prioritas Pembangunan Jatim 2019 padad Februari lalu.
Kemudian, Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Jatim diselenggarakan pada Februari membahas penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Jatim yang selanjutnya dibahas di Musrenbang RKPD yang telah dilaksanakan di Grand City Surabaya.
“Hasil pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota dan Musrenbang provinsi untuk usulan yang menjadi kewenangan nasional, nantinya akan dibahas dalam Musrenbang Nasional yang pelaksanaannya diperkirakan dimulai akhir April 2018,” ujarnya. [iib]
