Usulan Mobdin Sidoarjo Timbulkan Polarisasi

Supriyadi

Supriyadi

Sidoarjo, Bhirawa
Usulan Mobdin Desa menimbulkan polarisasi kepala desa yang terbelah menjadi dua kelompok. Penolakan Mobdin oleh Paguyuban Kades membuat Kades yang tak setuju membentuk poros perlawanan.
Bermula dari upaya Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan pengadaan Mobdin desa senilai Rp72 miliar. Ditengah tarik menarik antara Fraksi DPRD antara yang menyetujui dan menolak usulan itu rupanya berimplikasi terhadap Paguyuban Kades (PK). Ketua PK, Supriyadi terang-terangan menolak usulan itu dengan pertimbangan masih banyak masyarakat miskin membutuhkan dana itu.
Rupanya sikap Supriyadi dilawan Kades lain dengan membentuk FKKPD (Forum Komunikasi Kepala Desa). Forum membentuk kepengurusan sendiri di bawah Kades Swalow, Balongbendo, Heru Sulthon.
Supriyadi mengatakan, sebaiknya dana yang rencananya untuk anggaran Mobdes itu dipakai untuk perbaikan sarana dan prasarana di wilayah Kab Sidoarjo. Sebab masih banyak gedung sekolah rusak, jalan rusak. Banjir yang datang setiap musim penghujan.
Selain itu pengadaan Mobdes ditunggangi kepentingan penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menjanjikan Mobdes. Ia justru menyebut berdirinya Paguyuban tandingan yang menyebut FKKPD dari hasil campur tangan penguasa. Hal ini dibuktikan dengan beberapakali pertemuan FKKPD dengan orang di lingkungan penguasa. Supriyadi menduga 29 Oktober nanti ada audiensi dengan Bupati Saiful Ilah. Di mana dalam acara itu dikemas dukung-mendukung Mobdes direalisasi.
Anggota Komisi C, Dhamroni Chudlori mengingatkan agar Mobdes jangan dipolitisir. Anggota FKB ini menegaskan usulan ini melihat realitas bahwa desa membutuhkan Mobdes untuk operasional. Lagi pula ini ada payung hukumnya. Ia mempertanyakan apa alasan mereka menolak Mobdes.
Anggota Fraksi PKS, Kusman menyatakan, setuju kalau Mobdes untuk operasi desa. Tetapi tak tepat kalau kepala desa. ”Anggota dewan saja tak mendapat fasilitas Mobdin. Masak Kades mendapat Mobdin,” ujarnya. [hds]

Tags: