Usulan Pakde Karwo Soal Bunga Murah Diterima Pemerintah

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo  saat menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat di acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan  Pemerintah Daerah bersama Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/10).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat di acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bersama Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/10).

Pemprov, Bhirawa
Rapat Kerja Pemerintah (RKP) antara Presiden dengan kepala daerah yang membahas sinergitas pemerintah pusat dengan daerah terkait kesiapan pemilukada, penyerapan anggaran, dana desa dan persoalan pelaksanaan pembangunan di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/10) dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh gubernur, bupati dan wali kota di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku, sedang sesi kedua diikuti oleh wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua.
Rapat kerja ini diawali paparan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution soal paket kebijakan ekonomi nasional, dilanjutkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang mengetengahkan tentang tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Pada kesempatan itu Wapres Jusuf Kalla juga menyampaikan pokok pikirannya terkait kesiapan memasuki MEA, karena Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai pasar besar maka harus menciptakan industri yang kuat.
Sebelum dibuka tanya jawab, Presiden Jokowi menyampaikan soal pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Jokowi minta agar pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengambil kebijakan. “Tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah bukan pidana tapi perdata karena menyangkut administrasi sehingga kepala darerah tidak perlu ragu mengambil langkah, dyscrasy policy  untuk kepentingan rakyat. Tidak bisa dipidanakan kecuali disengaja untuk kepentingan dirinya atau golongannya,” tegasnya.
Pada kesempatan tanya jawab dengan Presiden Jokowi, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum ini melontarkan tiga usulan strategis dan mendapat perhatian presiden. Pakde mengusulkan agar setiap kebijakan yang dipaparkan oleh para Menko, Wapres dan Presiden dalam rapat kerja ini segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden. “Kepres soal keputusan rapat ini penting agar segera dapat diimplementasikan dan bisa kita laksanakan di daerah. Pembahasan hari ini (Rabu kemarin, red) perlu segera kita laksanakan sebagai wujud nyata rapat kerja kita,” ujar Pakde Karwo yang disambut setuju oleh peserta rapat.
Ditambahkan oleh Pakde Karwo, bahwa lebih mendidik dan bermanfaat jika ada kesalahan administrasi dikenakan sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karena administrasi bukan tindak pidana. “Bila perlu ganti ruginya seratus atau dua ratus persen, karena kesalahan administrasi bisa jadi karena kelalaian,” tambah Pakde Karwo.
Di bagian lain Pakde Karwo mengusulkan agar negara dalam hal ini pemerintah memberikan suku bunga murah kepada rakyat melalui APBN atau APBD. “Usul kita sudah diapresiasi oleh Menteri Keuangan yakni akan diluncurkan loan agreement,” tegas Pakde Karwo.
Soal perizinan yang masih dirasakan sebagai penghambat, Pakde Karwo mengusulkan kepada BKPM dan menteri sektoral agar memberikan kewenangan kepada daerah. Untuk mempercepat perizinan investasi, pemerintah pusat cukup memberikan norma standar prosedurnya dan daerah yang melaksanakan akan cepat selesai. “Misalnya kebutuhan lahan untuk industri, kepala daerah yang paling tahu karena pemilik wilayah. Maka cukup kepala daerah baik bupati atau wali kota yang memberikan rekomendasi dan BPN yang melegitimasi,” tambah Pakde Karwo. [iib]

Tags: