Usulan Tak Detil, Anggaran Seragam SD dan SMP Rawan Penyimpangan

DPRD Surabaya,Bhirawa
Pengalihan anggaran Bantuan Operasional Daerah(Bopda) siswa  SMA/SMK ke anggaran seragam SD dan SMP disayangkan legislatif.  Meski menerima kebijakan Pemkot, legislatif  akan memantau secara ketat karena pengajuan anggaran seragam SD dan SMP ini tidak detil dilakukan Pemkot dalam Rancangan PAPBD 2017.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Junaidi menyayangkan kebijakan Pemkot Surabaya soal anggaran bantuan seragam sekolah untuk siswa SD ke SMP yang tertuang dalam alokasi Perubahan Anggaran Belanja tahun anggaran 2017.
Menurut Junaidi, alokasi anggaran untuk seragam SD dan SMP tersebut sebelumnya merupakan anggaran Bopda untuk siswa SMA/SMK. Namun karena pendidikan menengah saat ini dikelola Pemerintah Provinsi Jatim, maka Pemkot Surabaya menolak untuk menggunakannya.
Padahal, lanjut Junaidi , dari hasil konsultasi yang dilakukan Komisi D dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dinyatakan kalau diperbolehkan pemkot dan pemkab memberikan bantuan SPP gratis kepada siswa SMA dan SMK meski sudah dikelola Pemprov Jatim.
“Tapi bantuan itu justru dialihkan Pemkot Surabaya dengan pemberian seragam gratis ke SD dan SMP,” ujarnya usai sidang paripurna pandangan Umum Fraksi  tentang PAPBD 2017, Rabu (6/9).
Lanjutnya ,penambahan anggaran seragam SD dan SMP itu sudah masuk dalam buku tebal KUA PPAS perubahan anggaran. Jadi tidak bisa diubah lagi ke anggaran semula. Komisi D, lanjut Junaidi , akan mengawasi secara ketat karena pengajuan item anggaran seragam ini tidak detil.
”Komisi D akan mengawasi penggunaan anggaran tersebut karena tidak detail,” tegasnya.
Salah satu upaya pengawasan ini, kata Junaidi, adalah mendorong Dinas pendidikan untuk melakukan validasi terhadap person yang berhak menerima bantuan seragam itu, supaya tepat sasaran.
”Validasi penerima seragam ini harus  ketat, karena ada banyak potensi penyelewengan di sana,” terangnya.
Sementara anggota DPRD lainnya M. Mahmud mengungkapkan , pengajuan anggaran seragam SD dan SMP itu dialokasikan untuk 17 ribu siswa dari ekonomi lemah dengan menggunakan anggaran sekitar  Rp13,4 miliar.
Mahmud menambahkan dana itu berasal dari pemindahan alokasi dana Bopda yang sempat dianggarkan senilai Rp 180 miliar. “Ya dana seragam SD dan SMP ini memang berasal dari dana Bopda yang 180 miliar itu,” terangnya.
Tapi kata Mahmud , dalam nota keuangan yang diserahkan ke DPRD , mata anggaran bantuan seragam SD dan SMP itu tidak disertai rincian pengadaan yang jelas. Menurutnya seharusnya pengadaan itu menggunakan sistem by name by addres. [gat]