UU Cipta Kerja Tak Menghapus Hak Cuti Haid dan Melahirkan 

Pekerja Outsourcing Tetap Dapat Jaminan Perlindungan Upah dan Kesejahteraan
Jakarta, Bhirawa.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja /buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kerja. UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan, berupa kompensasi kepada pekerja/buruh, pada saat berakhirnya PKWT.

“UU Cipta Kerja, juga memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang meng hadapi proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Serta tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam memperjuangkan kepentingan anggota nya yang sedang mengalami proses PHK,” papar Ida Fauziyah dalam sosialisasi UU Cipta Kerja pada Kadisnaker se Indonesia.

Menaker menyebutkan, sosialisasi UU Cipta Kerja ini sangat diperlukan, mengingat banyak menjadi perbincangan di masyarakat. Terutama terkait beredar nya isue atau hoaks. Sehingga menimbulkan persepsi yang salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Disebutkan, besaran pesangon, diatur, sehingga pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). yang mengatur agar pekerja yang terkena PHK, mendapatkan manfaat lain, berupa Cash benerin, peningkatan pompetisi (upskilling) dan akses pada kesempatan kerja yang baru.

Dalam UU Cipta Kerja, tetap mengatur hal-hal dan perlindungan upah bagi pekerja /buruh Sebagaimana peraturan perUndang-Undangan eksisting UU No. 13/2003 dan PP No 78/2015. Selanjutnya akan diatur dalam PP yang baru. 

UU Cipta Kerja juga terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tetap dipertahankan.

“Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan UMK, maka UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Dalam upaya memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, maka UU Cipta Kerja mengatur ketentuan pengolahan bagi sektor usaha mikro dan kecil,” tambah Ida Fauziyah.

Adapun syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya (outsourcing), masih tetap dipertahankan. Bahkan UU Cipta Kerja ini memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hal-hal bagi pekerja/ buruh. Apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaan nya masih ada. Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 27/PUU-IX/2011.

“Disamping itu, dalam pengawasan terhadap perusahaan alih daya, UU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya. Yang ter-integrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS),” ujar Menaker. 

Dikatakan, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, tetap diatur seperti UU eksisting (UU No. 13/2003). Dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk meng- akomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu. yang di era ekonomi digital saat ini, berkembang secara dinamis.

Jumlah jam kerja, sama seperti UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja juga tidak menghapus hak cuti haid dan cuti melahirkan. Pekerja outsourcing tetap mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.Hak pekerja juga harus tetap dilindungi, apabila terjadi pergantian perusahaan outsourching.

“Tentang isu Tenaga Kerja Asing (TKA) bebas masuk Indonesia dalam UU Cipta Kerja, mengatur TKA yang dapat bekerja di Indonesia, hanya untuk jabatan tertentu, pada waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Perusahaan yang mempekerjakan TKA, wajib memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Penyusunan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, tetap memperhatikan hasil putusan MK atau uji materi UU No 13/2003,” pungkas Ida. (ira)

Tags: