UU Kontroversial yang Ditentang Rakyat akan Dibahas Kembali

Jakarta, Bhirawa
Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, DPR akan terus Ber-sinergi dengan pemerintah, agar kebijakan pemerintah yang pro rakyat bisa ber manfaat bagi rakyat. Kritik dan otokritik maupun dinamika di DPR tetap ada dan diperlukan dalam proses demokrasi.
“Saya berharap sinergi kedepan asemakin baik, namun tetap diisi dengan kritik yang bermanfaat dengan mencari solusi masing masing,” ucap Puan Mahari didepan wartawan ketika mengunjungi pressroom dalam rangkaian check on the spot fasilitas dan ruang ruang rapat gedung Parlemen-Senayan, Selasa (8/18). Ikut mendampingi para Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel (Nasdem), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) dan Azis Syamsudin (Golkar), didampingi Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Puan Mahari (PDIP)putri Megawati Soekarno lebih jauh menyatakan, perbedaan dalam kebijakan politik di dunia politik itu biasa. namun jangan sampai silaturahmi dan gotong royong yang ada, ter-cerai berani akibat kepentingan individu atau kelompok Komitmen yang telah kita bangun adalah bagaimana NKRI itu tetap utuh. DPR tetap melakukan otokritik terhadap kinerja pemerintah, agar pemerintah berjalan Sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Berbicara masalah demo yang marak akhir akhir ini, Puan berujar ; Selama protes berjalan tertib, sopan dan tidak anarkis, tidak merusak, kita persilakan. Tapi Lalu duduk bersama untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Semua harus berjalan sesuai konstitusi, karena Indonesia negara hukum. Bahwa Parpol sebagai pilar demokrasi, mesti ada kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepenti ngan rakyat.
Sementara Aziz Syamsudin menyatakan kesanggupan ya untuk kembali membahas RKUHP (Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana), secara transparan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Demikian hal nya UU lain, yang dianggap kontroversial dan telah menimbulkan gejolak dan demo. [Ira]