UU RPJPN Semestinya Sudah Diundangkan Dijadikan Jualan dan Uji Kredibilitas Capres Cawapres

Dialektika demokrasi bertajuk “RUU RPJPN Mendesak Untuk Keberlanjutan Pembangunan”, di Jakarta. Selasa (29/11).

Jakarta, Bhirawa.
RUU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) sangat strategis untuk menentukan masa depan Indonesia. Terutama untuk memasuki Indonesia Emas 2045 nanti, sebagaimana yang dicita citakan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Untuk menjadi bangsa yang unggul dan maju dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Sehingga Indonesia bisa masuk 5 besar negara berkekuatan ekonomi dunia.

“Sangat disayangkan, RUU RPJPN ini pembahasannya terlambat, telat. Karena saat ini sudah masuk pada masa kampanye Pemilu yang berlangsung 3 bulan mendatang, yakni pada 14 Februari 2024. Menurut saya, justru RPJPN ini seharusnya bisa menjadi jualan para Capres maupun Cawapres,” papar pengamat media John Oktaveri dalam dialektika demokrasi bertajuk “RUU RPJPN Mendesak Untuk Keberlanjutan Pembangunan”, Selasa (29/11). Nara sumber lainnya, anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo (Golkar) dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr Inosentius Samsul.

Lebih jauh John Oktaveri menyebutkan, dengan RPJPN ini, kredibilitas Capres Cawapres bisa teruji oleh publik. Artinya, mereka harus bertaruh dengan masa depan Indonesia. Karena Indonesia Emas 2045, merupakan dambaan dan impian rakyat Indonesia. Semestinya, pada akhir tahun 2023 ini, RPJPN sudah diketok menjadi UU. Sehingga bisa dipakai jualan serta untuk ujian tentang masa depan Indonesia, bagi para Capres Cawapres.

“Semangat RPJPN ini harus tidak terlepas dari geopolitik internasional dan perkembangan dinamika internasional. Untuk itu, RPJPN harus mengutamakan soal pendapatan per kapita nasional, yang masih jauh tertinggal dibanding negara ASEAN,” ungkap John.

Pada pembukaan acara, anggota Baleg Firman Subagyo mengakui, bahwa RPJPN 2025-2045 sangat strategis dan bagian penting terhadap perencanaan pembangunan nasional. Yang bertujuan agar pembangunan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan pemerintah. 

Sedang Dr Inosentius juga menekankan bahwa dokumen RPJPN akan menjadi visi dan misi dari para Capres Cawapres, juga para Kepala Daerah. Dokumen RPJPN ini harus mengikat semua orang, tidak hanya sekedar tertulis sebagai UU. Tetapi betul betul menjadi acuan, pedoman dan sekaligus mengarahkan siapapun pemimpin, ke depan dalam melaksanakan pembangunan.

“Yang paling penting adalah sosialisasi RPJPN ini. Supaya dokumen RPJPN betul betul mengikat kita semua, tanpa bermaksud mengagung agungkan yang lama. Dulu, kita hidup dengan dokumen GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara). Dulu, GBHN harus dihafal dan harus ada disaku para mahasiswa. Kedepan, dokumen RPJPN harus mengikat dan mempengaruhi serta menjadi pedoman bagi siapapun yang melaksanakan pembangunan,” tandas Inosentius. (ira.hel).

Tags: