Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sampang
Sebanyak 9.753 keluarga penerima manfaat (KPM) Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, Madura mengalami saldo nol atau dikeluarkan dari kepesertaan BPNT sejak awal tahun 2021, dan hingga kini masih tak kunjung mendapat kepastian.
Dikeluarkannya para KPM program BPNT tersebut, mengacu pada surat edaran dari Kemensos RI nomor : 2867/4.4.1/DI/12/2020, dengan disertakan sepuluh alasan tercoretnya KPM dari Data Bayar Kemensos.
Perlu diketahui 10 alasan penerima Bansos program BPNT di Kabupaten Sampang banyak dikeluarkan sebagai berikut, Ganda Dalam Satu Keluarga, Ganda Identik Tidak Terpilih, Ganda Tidak Identik Tidak Terpilih, KKS Tidak Terdistribusi, Nonaktif Finalisasi DTKS.
Serta, Nonaktif Pengolahan Feedback BJS, Nonaktif Pengolahan Feedback BST, Nonaktif Pengolahan Feedback Dukcapil, PKH Graduasi dan Tidak Transaksi Fiat.
Maka dari itu, Dinas Sosial Sampang terus melakukan Verifikasi dan Validasi (Verval) data para KPM program BPNT agar kembali masuk sebagai penerima manfaat program tersebut.
“Mayoritas dikeluarkannya para KPM Program BPNT karena masalah NIK kependudukannya tidak sama dan ganda,” ujar Fadeli Plt Kepala Dinas Sosial Sampang.Selasa (9/3).
Maka untuk mempercepat proses Verval data, pihaknya bekerja sama dengan Dispendukcapil Sampang untuk menyelesaikan terkait permasalahan data kependudukan melalui tenaga operator yang berada di desa masing-masing.
Sehingga pada saat ini sudah ada sebanyak 1.338 KPM BPNT dan PKH graduasi yang sudah kembali menerima manfaat program tersebut.
“Setelah kami cek ternyata ada 1.338 data KPM BPNT dan PKH graduasi yang valid, setelah kami ajukan ternyata diterima dan sudah kembali aktif,” ucapnya.
Sementara untuk sisanya yaitu masih ada sekitar 8.415 KPM, masih dalam proses perbaikan data itu hingga batas waktu pada kemarin.
“Kami dituntut bekerja siang dan malam, dengan batas waktu perbaikan yang sangat minim mustahil bisa diselesaikan, maka kami akan minta tambahan waktu agar kami bisa tuntaskan,” tuturnya.
Fadeli menyebut , pihaknya juga berharap, kepada seluruh masyarakat agar selalu mengupdate data kependudukannya secara berkala, mengingat saat ini banyak bansos yang menggunakan basis data kependudukan sebagai acuan menjadi penerima.
“Jika data kependudukannya tidak pernah di update maka akan terjadi seperti sekarang ini, banyak data yang tidak sinkron, sehingga banyak dikeluarkan,” Pungkasnya. (Lis)
