Baliho berukuran besar yang bergambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Bappeko Eri Cahyadi viral di media sosial.
Surabaya, Bhirawa
Media sosial (medsos) di Kota Surabaya dihebohkan dengan beredarnya baliho berukuran besar, yang bergambarkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi. Diduga baliho tersebut tersebar dibeberapa titik di Kota Pahlawan.
Baliho berukuran sekitar 2 × 4 meter itu tertulis frasa; ‘Kampung Berdaya, Warga Berjaya’. Di atasnya ada sponsor dari Smart City. Di foto keduanya tertulis masing-masing nama; Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dan Eri Cahyadi Kepala Bappeko serta Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH).
Baliho tersebut menjadi ramai di medsos, khususnya WahtasApp Group (WAG), mengingat Eri Cahyadi selama ini dianggap sebagai bakal calon Wali Kota Surabaya yang mendapat dukungan penuh dari Tri Rismaharini.
Informasinya, baliho bergambarkan Risma dan Eri itu dipasang di tiga tempat yakni Kelurahan Lidah Wetan, Lidah Kulon, dan Kelurahan Bangkingan.
Menanggapi beredarnya baliho tersebut, Eri Cahyadi menduga ada yang berniat jahat dengan memasang baliho bergambar dirinya bersama Wali Kota Risma. “Gusti Allah Mahatahu. Siapa yang berbuat jahat, pasti akan mendapat balasan-Nya,” kata Eri Cahyadi, Rabu (13/11).
Menurutnya, dia mendapat foto baliho bergambar dirinya dan Wali Kota Risma dari koleganya dan awak media. Mendapat informasi tersebut, Eri langsung melakukan cek lokasi tersebut. Hasilnya tidak ada baliho yang dimaksud. “Sudah saya cek tidak ada. Bisa saja baliho itu dipasang kemudian difoto untuk diviralkan. Setelah itu, dilepas lagi,” ungkapnya.
Selain itu, dia mendalami setiap kata yang ada di baliho itu. Ternyata, ada kalimat di baliho yang salah. Baliho tersebut menyebut dirinya sebagai Kepala DKRTH (Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau). Padahal, sejak Senin (11/11) Eri sudah tidak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKRTH.
“Ini berarti ada yang pasang tidak tahu niatnya apa. Alhamdulillah, Gusti Allah menunjukkan yang dipasang ternyata salah,” ujarnya.
Eri mengakui, bahwa Smart City merupakan salah satu program dari DKRTH. Namun, DKRTH tidak memasang baliho tersebut. “Saya sudah tanyakan itu. Pihak DKRTH tidak ada yang memasang,” katanya.
Sementara itu, Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengaku tidak tahu-menahu siapa yang memasang baliho itu. Diduga pemasangan baliho itu dilakukan pada dini hari, sehingga tidak banyak yang mengetahui.
“Pemasangan baliho itu kemungkinan dipasang dini hari tadi pukul 02.00 (dipasang). Tidak diketahui (siapa pemasangnya). Kini baliho yang ada sudah diturunkan oleh Pol PP Kecamatan Lakarsantri. Jam 8 Pagi,” pungkas Irvan.
Mendengar kabar di media adanya baleho bertuliskan Kampung Berdaya Warga Berjaya menampilkan foto Wali Kota dan Kepala Bappeko Surabaya hal ini mendapat tanggapan dari anggota dewan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, pertama bahwa hal tersebut sudah ia sampaikan maupun disampaikan oleh beberapa fraksi dalam pandangan umum dan akhir di rapat paripurna pengesahan APBD 2020 kemarin.
“Salah satunya kita meminta komitmen Wali Kota untuk menjaga kemurnian APBD tidak berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kontestasi,” ujar Arif Fathoni ditemui di ruangan fraksi Golkar Rabu, (13/11) siang.
Menurut Arif Fathoni kalau hari ini ada kabar baleho muncul dan tersebar menampilkan foto Wali Kota dengan Kepala Bappeko, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya ini mempertanyakan dari mana sumber pembiayaan baliho tersebut.
”Kalau itu bersumber dari progam pemerintah maka ada dugaan abush of power terjadi. Kekuatiran selama ini kami terbukti kalau itu bersumber dari biaya progam pemerintah,” katanya.
Kedua, Ia menuturkan, kalaupun itu progam pemerintah, mestinya foto yang terpampang itu adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wali Kota dengan Sekkota Surabaya.
“Sebagai mana lazimnya seperti kabupaten / kota lainnya ketika mensosialisasikan progam – progamnya,” tuturnya. Terkait hubungan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota, ia mengatakan ketidak harmonisan apapun bentuknya hubungan Wali Kota dengan Wakil Wali Kota tidak boleh tercium oleh publik.
“Masyarakat harus tahu, bahwa tidak terjadi harmonisasi di lingkungan Pemkot Surabaya,” tuturnya. Kalau kemudian foto itu yang terpampang merupakan progam pemerintah, ia menilai, semakin menguatkan dugaan publik bahwa hubungan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota itu berjalan tidak harmonis.
Ketiga, dilihat dari aspek vaksun atau tata krama politik tidak bagus dan tidak elok, meskipun kita memahami bahwa Wali Kota adalah salah satu petinggi DPP Partai.
“Boleh memikirkan calon pengganti tetapi tidak boleh sampai menggunakan progam progam pemerintah, itu tidak patut dan tidak elok,” ungkapnya.
Politisi yang juga mantan wartawan ini juga menyampaikan, bahwa capaian prestasi kepimpinan Risma dengan Whisnu Sakti Buana sudah melekat di hati masyarakat.
“Ada banyak perubahan pembangunan di sana sini, itu bagian dari progam kelanjutan pondasi pembangunan yang dicanangkan oleh Wali Kota sebelumnya dalam hal ini Bambang DH,” tegasnya. [iib.dre]
